Camat di Nganjuk Kena OTT, Kemendagri: Wabup Bisa Tunjuk Plt

Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Fakhruddin

Tersangka Bupati Nganjuk NRH (kanan) dan tersangka lainnya dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021). Dittipikor Bareskrim Polri dan KPK mengamankan Bupati Nganjuk NRH dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp647,9 juta yang diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan dari brankas pribadi Bupati Nganjuk dan telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus tersebut.
Tersangka Bupati Nganjuk NRH (kanan) dan tersangka lainnya dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021). Dittipikor Bareskrim Polri dan KPK mengamankan Bupati Nganjuk NRH dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp647,9 juta yang diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan dari brankas pribadi Bupati Nganjuk dan telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus tersebut. | Foto: ANTARA/RENO ESNIR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah camat di Nganjuk, Jawa Timur, ditetapkan menjadi tersangka bersama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, wakil bupati (wabup) Nganjuk dapat menunjuk pelaksana tugas (plt) camat.

"Ada wakil bupati (untuk penunjukan plt camat)," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi Republika, Rabu (12/5).

Penunjukkan plt camat dapat dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Sementara, kata Akmal, tata cara penugasan plt camat diatur dalam peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menugaskan Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menjadi plt bupati Nganjuk pada Selasa (11/5) malam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah akan diberhentikan sementara (nonaktif) dari jabatannya ketika tersandung kasus hukum dan posisi kepala daerah itu diisi wakilnya sebagai pelaksana tugas.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebagai penerima, yakni Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sedangkan pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp 647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo. Adapun modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Wakil Bupati Nganjuk akan Dilantik Jadi Pelaksana Tugas

PDIP Dukung Bareskrim Telusuri Aliran Suap Bupati Nganjuk

Guru Besar UNS Ingatkan Pentingnya Integritas Pegawai KPK

BW: Alasan KPK Limpahkan Kasus Bupati Nganjuk tak Jelas

PKB Dukung Kasus Suap Bupati Nganjuk Diusut Tuntas

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark