Rabu 12 May 2021 08:00 WIB

Hasil Tes Acak Pemudik Belum Bisa Jadi Rujukan

Perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah

Petugas kepolisian memutarbalikan pemudik sepeda motor di posko penyekatan larangan mudik di Jalan Nanggeleng, Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (11/5). Pada H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, petugas gabungan di posko penyekatan larangan mudik Limbangan memutarbalikan ratusan pemudik sepeda motor dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya karena tidak memiliki surat kesehatan serta ijin perjalanan. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas kepolisian memutarbalikan pemudik sepeda motor di posko penyekatan larangan mudik di Jalan Nanggeleng, Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (11/5). Pada H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, petugas gabungan di posko penyekatan larangan mudik Limbangan memutarbalikan ratusan pemudik sepeda motor dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya karena tidak memiliki surat kesehatan serta ijin perjalanan. Foto: Republika/Abdan Syakura

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Data tes covid-19 secara acak terhadap pemudik Idul Fitri (Lebaran) 1422 Hijriah di pos penyekatan dinilai belum tentu menunjukkan gambaran angka sebenarnya, karena tes tersebut dilakukan secara acak dan tidak disebutkan alat tes yang digunakan.

"Belum tentu (angka sebenarnya) karena untuk menggambarkan kondisi sebenarnya perlu kaidah yang benar dalam mengambil sampel secara acak," kata Ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama menilai melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (12/5).

Baca Juga

Menurut Bayu, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.Namun begitu, kata dia, tes acak tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar covid-19.

"Untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah," kata dia.

Meski demikian, ia sepakat bahwa kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi dan kekhawatiran naiknya kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.Meski sudah ada larangan mudik, kata dia, tetap ada saja warga yang memilih mudik jauh-jauh hari bahkan menerobos pos-pos penyekatan mudik.

"Pelarangan mudik susah dilakukan apalagi tanpa penjelasan dan komunikasi yang bagus dari pemerintah. Misalnya kenapa mudik dilarang tapi berwisata boleh?," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement