Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang tak Lulus TWK

Selasa 11 May 2021 20:46 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Foto: Republika/Putra M. Akbar
KPK bantah 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat berdasarkan TWK dinonaktifkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal tersebut disampaikam meenyusul bocornya surat keputusan (SK) terkait nasib 75 pegawai berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan TWK.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (11/5).

Baca Juga

Dia mengatakan, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk. Dia mengatakan, KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK tersebut.

Ali mengonfirmasi bahwa KPK telah menyampaikan salinan hasil asesmen TWK kepada atasan masing-masing. Dia melanjutkan, hal itu agar hasil tersebut dapat disampaikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan TMS tersebut.

Ali mengatakan, salinan SK tersebut telah disampaikan mulai Selasa (11/5) ini. Sedangkan SK yang dimaksud diputuskan berdasarkan rapat yang dihadiri oleh pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan pejabat struktural pada Rabu (5/5) lalu.

Dia menjelaskan, SK meminta agar para pegawai TMS menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Dia berdalih bahwa hal itu dilakukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK.

"Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan," katanya.

Sementara, surat keputusan yang dimaksud bernomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021. Surat tersebut ditandatangani Plh Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin mewakilkan Ketua Firli Bahuri.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA