Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Buntut Serangan ke Masjid Al-Aqsa 

PPP: Setop Coba-Coba Berhubungan dengan Israel

Selasa 11 May 2021 12:31 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto

Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Kemenlu harus melakukan langkah penggalangan diplomatik untuk menekan Israel. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani menanggapi kekerasan oleh aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina, khususnya umat Islam yang sedang beribadah di Masjid al-Aqsa. Dia meminta seluruh elemen pemerintahan menyetop usaha apa pun untuk menjembatani kerja sama Indonesia-Israel

"Tidak ada lagi yang berpikir tentang menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Meskipun hubungan diplomatik seperti itu bisa jadi ada manfaat ekonomisnya bagi Indonesia," kata Arsul dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (10/5).

Arsul menyebut, tindakan kekerasan brutal sudah berulang terjadi terhadap warga Palestina. Bahkan, kali ini menyasar umat Islam yang akan melakukan ibadah shalat di Masjidil Aqsa.

"Ini watak asli pemerintahan zionis Israel yang tidak peduli terhadap concern dunia internasional," ujar Arsul.

Arsul melarang unsur-unsur pemerintahan berpikir tentang opsi membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menekankan, jangan sampai ada yang diam-diam melakukan hubungan dengan Israel.

"Jika ada yang melakukannya, mereka itu melupakan salah satu cita-cita bernegara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial," ucap Arsul.

PPP juga meminta kepada Pemerintah RI, khususnya Kemenlu, untuk tak sekadar mengecam atau mengutuk keras tindak kekerasan Israel. PPP menuntut Kemenlu juga melakukan langkah penggalangan diplomatik untuk menekan Israel. 

"Apalagi, kecaman yang sama juga dilakukan oleh sejumlah negara non-Muslim, seperti Selandia Baru, Skotlandia," ujar Arsul. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA