Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Pemerintah Larang Penerbangan Charter Selama Larangan Mudik

Senin 10 May 2021 13:34 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nur Aini

Sejumlah pesawat dari berbagai maskapai parkir di Apron Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (7/5/2021). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghentikan sementara aktivitas penerbangan komersial terjadwal, baik dalam dan luar negeri, terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Hal tersebut merupakan bagian dari pengendalian transportasi selama masa larangan mudik Lebaran 1442 H untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sejumlah pesawat dari berbagai maskapai parkir di Apron Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (7/5/2021). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghentikan sementara aktivitas penerbangan komersial terjadwal, baik dalam dan luar negeri, terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Hal tersebut merupakan bagian dari pengendalian transportasi selama masa larangan mudik Lebaran 1442 H untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Foto: ANTARA/Muhammad Iqbal
Tenaga kerja Indonesia diminta untuk menunda perjalanan pulang ke Tanah Air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melarang penerbangan charter selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pemerintah menyarankan tenaga kerja Indonesia untuk menunda perjalanan pulang ke Tanah Air.

“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini. Sehingga, kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan. Tetapi, tetap ke Indonesia, tetapi menunda,” ujar Budi seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/5).

Baca Juga

Budi juga menyampaikan, terkait kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia, baik di titik Kepulauan Riau maupun di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Menurutnya, Kemenhub akan menyiapkan kapal dan juga bus untuk mengangkut para pekerja migran tersebut hingga tempat tujuan.

“Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus. Tadi sudah disepakati bahwa TNI dan komandan Pangdam akan mengambil alih satu pengelolaan di dua titik di Kepri dan juga di Kalimantan Barat,” kata Budi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA