Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Almuzzammil: KPK Mulai Diamputasi

Senin 10 May 2021 13:32 WIB

Red: Joko Sadewo

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Mereka meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengikuti wawasan kebangsaan versi antikorupsi.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Mereka meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengikuti wawasan kebangsaan versi antikorupsi.

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Pertanyaan di tes wawasan kebangsaan kerdilkan KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi telah dikerdilkan dengan pertanyaan kebangsaan yang tidak relevan. Ia menduga KPK sedang diamputasi.

“Mulai dari pertanyaan islamnya, islam apa? Subuhnya pakek qunut atau tidak, bersedia lepas jilbab atau tidak ? memperlihatkan lembaga ini mulai diamputasi,” kata Almuzzammil, Sabtu (8/5).

Wawasan kebangsaan, menurutnya, seharusnya bertumpu pada nilai akademis dan  integritas, akademis dimaksudkan untuk tetap on the track pada pemberantasan korupsi, integritas pada mentalitas petugas dalam bertindak.

Muzzammil menyoroti sejumlah persoalan yang berurutan muncul dalam beberapa pekan lalu. Mulai masalah pertanyaan di tes wawasan kebangsaan KPK, data Bansos, Peleburan BRIN, dan  TKA masuk Indonesia saat pelarangan mudik. "Menandakan sedang ada masalah pada kepemimpinan bangsa ini,” kata Almuzzammil.

Persoalan data bansos yang ganda, menurut Muzzammil, bukanlah hanya sekedar bagian dari human error. Penegak hukum wajib mendalaminya, sebab angka 21 juta data ganda itu sistemik dan rawan diselewengkan. Pengusutan adalah kunci agar kasus ini terang benderang

Terkait peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menyatukan LIPI, BPPT, dan BATAN ke dalam BRIN melanggar UU,  sebab ada beberapa LPNK yang dibentuk secara khusus oleh UU seperti Batan dan Lapan.

Dalam hala larangan mudik, Muzzammil menyebut ada double standard. Warga Asing bebas terbang adalah kebijakan yang sangat keliru. Kalau mudik membawa potensi bahaya penyebaran covid maka pendatang luar negeri lebih bahaya lagi bisa membawa varian covid baru ke dalam negeri.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA