Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

Thursday, 14 Zulqaidah 1442 / 24 June 2021

KY Tegaskan tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung

Ahad 09 May 2021 12:45 WIB

Red: Ratna Puspita

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) RI Miko Ginting

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) RI Miko Ginting

Foto: Republika/Prayogi
Jika ada pihak yang mengatasnamakan KY maka hal tersebut merupakan penipuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) RI menegaskan tidak pernah meminta pungutan dalam bentuk apa pun kepada para calon hakim agung untuk kegiatan menjelang Lebaran 2021. "Komisi Yudisial tidak pernah meminta apa pun kepada siapa pun dan dalam rangka apa pun," kata Juru Bicara KY Miko Ginting melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (9/5).

Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga maupun anggota Komisi Yudisial, dia memastikan bahwa hal tersebut merupakan upaya penipuan. Komisi Yudisial, kata dia, mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut untuk meminta sesuatu kepada para calon hakim agung.

Baca Juga

Sebab itu, KY mengimbau para calon hakim agung atau pihak lain agar tidak mengindahkan sekaligus melaporkan apabila terdapat tindakan demikian. "Laporan dapat disampaikan melalui email humas@komisiyudisial.go.id," kata Miko.

Sebelumnya, KY telah mengumumkan 45 calon hakim agung lolos seleksi kualitas sebagai salah satu syarat guna mengisi 13 formasi yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA). Para calon hakim agung yang lolos selanjutnya akan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada pekan ketiga Juni 2021.

Terkait dengan kamar yang dipilih, sebanyak 27 orang memilih kamar pidana, 13 orang memilih kamar perdata, tiga orang memilih kamar militer, dan dua orang memilih kamar tata usaha negara khusus pajak. Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisinya adalah 40 orang laki-laki dan lima perempuan.

Seleksi dilakukan sesuai dengan permintaan MA untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk kamar perdata, delapan hakim agung untuk kamar pidana, satu hakim agung untuk kamar militer, dan dua hakim agung untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA