Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Tahun 2022 Indonesia akan melakukan vaksinasi untuk 14 antigen secara nasional.

Menkes Paparkan Risiko tak Divaksinasi

Sabtu 08 May 2021 20:30 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Vaksinator mempersiapkan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada warga (ilustrasi).

Vaksinator mempersiapkan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada warga (ilustrasi).

Foto: Antara/Umarul Faruq
Disinformasi terkait program vaksinasi bukan tanpa kendala.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Tanah Air, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendukung berbagai upaya promotif, salah satunya adalah gerakan masyarakat yang sedang giat dilakukan, yakni program vaksinasi.

Selain itu, kata dia, gerakan masyarakat lain yang masuk kategori promotif dan preventif seperti kebiasaan hidup sehat, dinilai akan mampu menekan biaya kesehatan di sektor kuratif.

"(Biaya) dari angka di bawah Rp 1juta hingga ratusan juta menunjukan bahwa kalau fokusnya banyak di sisi kuratif, terlambat atau kurang agresif di sisi promotif, akan terjadi lonjakan biaya sampai ratusan kali," kata Menkes dalam Webinar Pekan Imunisasi Dunia yang diselenggarakan KPCPEN, Sabtu (8/5) pagi.

Itulah alasannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya sudah menyusun perbaikan rencana strategis kesehatan, sekaligus memutuskan bahwa mulai tahun 2022 Indonesia akan melakukan vaksinasi untuk 14 antigen secara nasional, sebagai upaya promotif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menekan biaya kuratif yang tidak terkontrol.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik revisi rencana strategis kesehatan terkait program vaksinasi 14 antigen. Humas IDAI Prof. Hartono Gunardi menambahkan rencana strategis itu sejalan dengan sikap IDAI yang menilai pemenuhan imunisasi di masa pandemi penting untuk menjaga kesehatan anak.

"Banyak penyakit yang mengancam anak dunia, termasuk Indonesia. Imunisasi ini akan menekan 2juta angka kematian, dan pada masa pandemi ini karena cakupan imunisasi yang berkurang, dikhawatirkan akan meningkatkan risiko kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)," katanya.

Meski demikian, di balik ikhtiar bersama untuk melawan pandemi dan melindungi segenap warga Indonesia, penaggulangan disinformasi terkait program vaksinasi bukan tanpa kendala.

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi Donny Budi Utoyo mengatakan dengan pergeseran pola hidup masyarakat di era digitalisasi telah mengubah juga pola konsumsi informasi.

Menurut Donny, menurut data riset yang dia miliki, dari sembilan jam waktu konsumsi internet masyarakat Indonesia, sekitar 30%-nya digunakan untuk mengakses media sosial, yang dinilai menjadi salah satu faktor tingkat keberhasilan dalam upaya melawan pandemi Covid-19.

"Media sosial adalah tempat orang-orang ikut menyebarkan informasi-informasi yang salah dengan pola FUD, yaitu menyebarkan ketakutan, menyebarkan ketidakpastian atau keragu-raguan," katanya.

Itulah sebabnya, kata Donny, segenap elemen bangsa harus bekerja sama menanggulangi persoalan komunikasi publik akibat hoax, yang dapat mempengaruhi rencana strategis kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya bersama menanggulangi pandemi di Tanah Air.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA