Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Pemerintah Belum Siap Hadapi Implikasi Pelarangan Mudik

Sabtu 08 May 2021 09:00 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto

Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikarang KM 37, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikarang KM 37, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Pemerintah seharusnya memiliki standard penanganan pandemi Covid-19 yang baku. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengkritik, pelaksanaan kebijakan larangan mudik yang berlaku mulai 6 Mei-17 Mei 2021. Kemacetan justru terjadi di sekitar titik penyekatan. Dia menilai, pemerintah belum siap menghadapi pelarangan mudik. 

"Oleh sebab itu Fraksi PKS meminta Pemerintah agar memperbaiki koordinasi dan prosedurnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bila perlu, dilakukan pemeriksaan yang berlapis dengan tujuan agar tidak terjadi kemacetan ataupun kerumunan, yang malah menimbulkan resiko penularan," kata Suryadi dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (8/5).

Dia menambahkan, bila perlu, pemeriksaan dilakukan secara berlapis dengan tujuan agar tidak terjadi kemacetan ataupun kerumunan, yang malah menimbulkan resiko penularan. Sebab dikhawatirkan, semakin lama seseorang berada dalam perjalanan akan semakin lelah dan semakin tinggi pula risiko penularan yang terjadi. 

"Selain itu pemeriksaan berlapis juga memperkecil kemungkinan lolosnya orang-orang yang dilarang melakukan perjalanan, baik itu di sektor perjalanan darat, laut maupun udara," ujarnya.

Sementara itu dari sisi peraturan, politikus PKS itu juga berharap Pemerintah dapat lebih konsisten dalam membuat ketentuan. Apalagi pandemi ini telah berlangsung selama satu tahun lebih, seharusnya pemerintah telah memiliki standard penanganan pandemi yang baku dari pengalaman satu tahun yang lalu. 

Suryadi memandang, esensi dari pelarangan mudik seharusnya lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran virus akibat adanya perjalanan orang melalui pengendalian perjalanan orang. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara menegakkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh wilayah Indonesia dan bukan dengan melakukan pelarangan perjalanan orang yang bisa dengan mudah dilanggar. 

"Dengan adanya pengendalian perjalanan orang yang baik, dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat diharapkan penanganan pandemi beserta dampak ekonominya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan tepat sasaran," ungkapnya.

Sebelumnya Suryadi menyoroti penyekatan larangan mudik yang menimbulkan kemacetan di jalan tol Cikampek, tepatnya menjelang Gerbang Tol Cikarang Barat menuju Cikampek. Akibatnya petugas memutuskan memberhentikan sementara penyekatan mudik agar lalu lintas lancar kembali, sehingga diperkirakan banyak pemudik yang lolos dari penyekatan di sekitar 

Begitu juga di sektor penerbangan, juga sempat terjadi kecolongan. Dikabarkan  seorang penumpang pesawat yang dinyatakan positif Covid-19 berhasil menyelinap masuk ke bagian check in hingga berhasil terbang dari Bandara Semarang ke Pangkalan Bun.

Suryadi juga menyoroti dari sisi peraturan. Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan ketentuan. Terakhir terdapat perubahan ketentuan terkait mudik lokal dalam wilayah aglomerasi, dimana Pemerintah kini resmi melarang kegiatan mudik Lebaran di semua wilayah, tanpa pengecualian. Sebelumnya, ada ketentuan diperbolehkannya mudik lokal dalam wilayah aglomerasi. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA