Pancasila Dirasa Wajib Diajarkan di Sekolah dan Kampus

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Fakhruddin

Pancasila Dirasa Wajib Diajarkan di Sekolah dan Kampus (ilustrasi).
Pancasila Dirasa Wajib Diajarkan di Sekolah dan Kampus (ilustrasi). | Foto: Antara/Sigid Kurniawan

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pendidikan Pancasila sejak era reformasi 1998 tidak lagi jadi diskursus publik. Bahkan, pada UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam pembahasan kurikulum tidak ada kewajiban pemberian pendidikan Pancasila.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pendidikan nasional kini hadapi tantangan serius PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mendapat reaksi masyarakat karena hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Ia menilai, mispersepsi seperti ini harus segera diluruskan pemerintah. HB X menyarankan, agar tidak terjadi lagi setiap ada peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan perlu dilakukan pencermatan dan tingkat partisipasi publik dulu.

"Selain merevisi PP tersebut, revisi UU No 20 Tahun 2003 sebagai payung rujukan PP yang menjadi turunannya. Apalagi, UU Sisdiknas hanya memuat nomenklatur pendidikan kewarganegaraan bukan pendidikan Pancasila," kata HB X dalam Kongres V Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Jumat (7/5).

Sejarawan, Dr Anhar Gonggong menuturkan, Pancasila sejak masa kemerdekaan selalu jadi permainan oleh pemain-pemain politik. Pancasila, lebih banyak diperbicarakan tanpa diamalkan, bahkan usai reformasi orang-orang seakan malu bicara Pancasila.

Menurut Anhar, itu karena sepanjang diberlakukan sebagai dasar negara, selalu saja Pancasila dijadikan sekadar alat politik untuk kepentingan kekuasaan bukan untuk rakyat. Karenanya, ia merasa, perlu ada konsensu dalam sistem pendidikan nasional.

"Yang menetapkan Pancasila sebagai pegangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tantangan kita sampai sekarang," ujar Anhar. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Jadikan Pancasila Mainstream Dalam Kebijakan Negara

DPR Sebut BPIP Sebagai Roh Penjaga Pancasila

Kemenlu-BPIP Sinergi Internalisasi Pancasila kepada Diaspora

BPIP Ajak Orsospol Gotong Royong Diklat PIP

Matakin: Pancasila Harta yang Paling Berharga

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark