REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Pemerintah Kolombia mengundang pemimpin unjuk rasa untuk berdialog. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Presiden Ivan Duqeu meredakan ketegangan atas gejolak yang terjadi selama lebih satu pekan terakhir.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Kolombia sudah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai ratusan lainnya. Ribuan orang termasuk masyarakat adat, serikat buruh dan mahasiswa turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan kesetaraan.
Mereka juga mengecam kekerasan yang dilakukan petugas keamanan terhadap demonstran. "Kami telah mendengarkan semua sektor di negeri ini tapi negara juga harus mendengar pemerintah termasuk mereka yang berunjuk rasa tapi juga yang tidak," kata penasihat kepresidenan Miguel Ceballos seperti dikutip France 24, Jumat (7/5).
Ceballos mengatakan pemerintah akan mengundang pemimpin unjuk rasa termasuk Komite Mogok Kerja Nasional pada Senin (7/5) mendatang. "Pertama-tama pemerintah ingin mengundang mereka yang mengorganisir Komite Mogok Kerja Nasional walaupun gerakan ini tidak eksklusif pada kelompok ini saja," tambah Ceballos.
Tidak lama kemudian Ceballos menulis di Twitter, Presiden Duque dan Wakil Presiden Lucia Ramirez akan menghadiri pertemuan tersebut. Pemimpin unjuk rasa mengatakan siap berbicara langsung dengan Duque tapi tidak dengan perantara.
"Dialog harus dilakukan dengan orang-orang yang di jalanan, yakni orang-orang muda," kata Wali Kota Bogota Claudia Lopez, salah satu pejabat yang diincar pengunjuk rasa.
Komite Mogok Kerja Nasional mewakili berbagai kalangan yang tidak puas dengan kerja pemerintah. Antara lain masyarakat adat, serikat buruh, penggiat lingkungan dan mahasiswa.
Sejak mulai berkuasa tahun 2019 lalu Duque kerap menghadapi unjuk rasa massal. Gelombang demonstrasi terbaru dimulai pada 28 April, awalnya memprotes rencana reformasi perpajakan.
Walaupun unjuk rasa relatif damai tapi ada sejumlah bentrokan di berbagai tempat di penjuru Kolombia. Pemerintah mengatakan kekerasan dilakukan kelompok bersenjata seperti pemberontak sayap kiri dan penyelundup narkoba.
PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat menuduh pasukan keamanan Kolombia menggunakan kekuatan belebihan. Di Washington, Menteri Dalam Negeri Kolombia Daniel Palacios mengatakan lembaga pemerintah saling bekerja sama untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dan meminta pertanggung jawaban mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
