REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen Tatang Subarna, menampik kabar diterjunkannya tank milik TNI AD untuk ikut melakukan penyekatan arus mudik di perbatasan Bekasi-Bogor. Dia menyatakan, tank tersebut berada di lokasi itu karena tengah melakukan latihan rutin dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan penyekatan arus mudik.
"Itu kegiatan latihan. Kebetulan jaraknya dekat dengan tempat penyekatan arus mudik," ungkap Tatang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat oleh Republika.co.id, Jumat (7/5).
Informasi tersebut beredar melalui sebuah video yang menunjukkan sejumlah anggota TNI AD dengan satu tank berada di wilayah perbatasan Bekasi-Bogor di media sosial. Pada video berdurasi 30 detik itu terdapat suara yang menyatakan tank disiagakan untuk penyekatan mudik di wilayah tersebut.
Menurut Tatang, informasi tersebut tidak benar. Dia mengungkapkan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut hanya sesaat berada di lokasi yang ada pada video itu. Tank tersebut digunakan dalam rangka latihan rutin untuk memelihara kemampuan personel maupun alat-alatnya.
"Rutin dalam rangka memelihara kemampuan, baik personel maupun alatnya," ujar Tatang.
Larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021 mulai berlaku sejak Kamis (6/5) hingga 17 Mei. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pergerakan masyarakat yang melakukan mudik diawasi melalui sejumlah penyekatan.
"Dengan tim gabungan dari instansi terkait akan melakukan penyekatan di beberapa titik dan membangun Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (6/6).
Baca juga : Ini Metode Penyekatan Pemudik di Karawang
Pelaksanaan Posko Lapangan Pengendalian Transportasi Lebaran dilakukan di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Posko tersebut berada di Jalan Nasional Pos Gerem, UPPKB Cikande, Tanjung Pura, GT Cikopo, Lingkar Nagreg, GT Pejagan, Pangkalan Angkutan Barang Kecipir, dan GT Kalikangkung.
Untuk itu, Budi mengharapkan penyekatan tersebut dilakukan dengan koordinasi tim yang baik. Khususnya koordinasi antara Kemenhub dengan instansi terkait lainnya dan juga harus dipatuhi oleh masyarakat.
Dia mengimbau bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan nonmudik dapat mempersiapkan dokumen perjalanan yang diperlukan. "Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, dengan sangat terpaksa, akan kami putar balik untuk melengkapi dokumen dimaksud,” kata Budi menjelaskan.
Budi meminta personel di setiap posko harus bersikap tegas, tetapi tetap fleksibel dan humanis jangan sampai menimbulkan kegaduhan dengan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah daerah yang mungkin harus dipertimbangkan saat melakukan pengawasan di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
