Kamis 06 May 2021 18:50 WIB

Kadin: 17 Ribu Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong

Para pelaku usaha begitu antusias menyambut program vaksinasi gotong royong.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Andi Nur Aminah
Yayasan MAI rutin mengadakan kegiatan sosial termasuk program Belanja Yatim yang di tahun ini memasuki tahun keenam. Bantuan sosial yang diberikan merupakan sarana pendekatan kepada masyarakat sekaligus bentuk wujud nyata berbakti untuk kaum yatim dan dhuafa.
Foto: istimewa
Yayasan MAI rutin mengadakan kegiatan sosial termasuk program Belanja Yatim yang di tahun ini memasuki tahun keenam. Bantuan sosial yang diberikan merupakan sarana pendekatan kepada masyarakat sekaligus bentuk wujud nyata berbakti untuk kaum yatim dan dhuafa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan telah ada 17 ribu perusahaan atau 8,6 juta karyawan yang daftar program vaksinasi gotong royong selama periode pendaftaran Februari sampai Maret. Kata Shinta, para pelaku usaha begitu antusias menyambut program vaksinasi gotong royong.

"Niat Kadin membantu pemerintah dalam menciptakan kekebalan kelompok. Kami harap ini bisa dicapai," ujar Shinta dalam acara Indonesia Siap Vaksin Gotong Royong di Jakarta, Kamis (6/5).

Baca Juga

Shinta menilai upaya pemulihan ekonomi nasional tidak sekadar cukup mengandalkan penerapan protokol kesehatan, melainkan juga dengan vaksinasi. Dengan begitu, ucap Shinta, roda produksi terutama di wilayah padat karya dapat kembali berjalan.

Selama ini, lanjut Shinta, para pelaku usaha juga telah terbiasa mengeluarkan cukup banyak dana untuk melakukan tes deteksi covid-19. Shinta menyebut para pelaku usaha swasta tidak keberatan dengan adanya program vaksinasi gotong royong. 

Shinta mengatakan proses pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah, ucap Shinta, memprioritaskan vaksinasi gotong royong di wilayah zona merah yang memiliki industri padat karya di Jabodetabek sebagai yang lebih dahulu. "Banyak sekali perusahaan yang minat. Sekarang kita sedang menunggu Kemenkes dari segi harga dan alokasi untuk bisa didapatkan perusahaan swasta," kata Shinta.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement