Pemerintah Australia baru-baru ini mengatakan akan menghentikan beberapa proyek infrastruktur yang dirancang bersama dengan Cina dalam kerangka Belt and Road Iniative (BRI) atau yang juga sering dijuluki sebagai Jalur Sutra Baru. Pengumuman itu segera menyulut kecaman keras di Beijing. Kedutaan Besar Cina di Canberra menyebut penghentian itu "tidak masuk akal dan provokatif" dan berjanji akan melakukan langkah balasan.
Australia tahun lalu memang mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah federal untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh negara bagian dengan negara asing. Keputusan itu menyusul kesepakatan yang ditandatangani oleh negara bagian Victoria pada 2018 dan 2019 untuk bekerja sama dalam kerangka BRI, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang diprakarsai oleh Cina dan bertujuan untuk memperlancar hubungan perdagangan dengan puluhan negara.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne sekarang mengatakan, kesepakatan itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Australia, dan kesepakatan itu juga tidak bersifat mengikat secara hukum.
Proyek ambisius kehilangan momentum
Heribert Dieter dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, SWP, mengatakan bahwa pembatalan itu adalah "kehilangan muka yang sangat sulit" bagi Cina. Dia menjelaskan, hubungan Australia dengan Cina memang "selama dua atau tiga tahun sudah buruk dan sekarang semakin buruk."
Cina sebelumnya menerapkan tarif atas ekspor Australia setelah Canberra mengkritik kebijakan luar negeri Beijing yang disebutnya "agresif". Australia juga menjadi negara Barat pertama yang melarang Huawei masuk dalam jaringan 5G-nya. Di tengah pandemi corona, Australia juga termasuk negara pertama yang mendesak penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona di Wuhan.
Kepada DW, Heribert Dieter mengatakan, keputusan terbaru pemerintah Australia bisa memicu langkah serupa, yaitu penundaan atau penarikan oleh negara-negara lain yang terlibat dalam BRI. Proyek ambisius itu memang sedang kehilangan momentum dalam satu tahun terakhir, terutama karena pandemi COVID-19, yang membuat banyak mitra BRI menghadapi kehancuran ekonomi - terutama negara-negara miskin di Asia dan Afrika. Baru-baru ini, Pakistan misalnya meminta keringanan pinjaman dari Cina untuk membiayai proyek pembangkit listrik yang baru.
Uni Eropa tidak seantusias dulu lagi
Uni Eropa juga menunjukkan tanda-tanda perubahan pandangan, terutama tentang ambisi Cina. Beberapa negara Uni Eropa yang dulunya bermitra lebih erat dengan Cina, seperti Italia, kini semakin mendukung kembalinya kemitraan dagang Eropa dan AS, setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden baru.
"Sudah ada bahaya bahwa pemerintah Jerman, dalam beberapa bulan terakhir masa jabatan kanselir Merkel, akan tetap terikat pada kebijakan Cina yang gagal mengakui bahwa angin juga telah berubah di banyak negara anggota UE lainnya," kata Mikko Huotari dari think tank MERICS di Berlin.
Heribert Dieter mengatakan, sekarang justru pemerintah Jerman yang paling dekat dengan Cina di antara negara-negara industri Barat. Pemerintah Jerman juga "telah mengirimkan sinyal yang salah" dengan mendorong Perjanjian Komprehensif UE-China dalam bidang Investasi. Padahal saat ini kritik terhadap Cina menguat di hampir semua ibu kota Eropa.
(hp/ gtp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
