REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk BUMN di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (22/4).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN berinisiasi membuat program Making BUMN 4.0. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas Kementerian BUMN, yakni kepemimpinan teknologi yang berisi harapan BUMN ke depan untuk mampu memimpin secara global dalam sektor teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital.
"Untuk mendukung program Making BUMN 4.0 tersebut, BUMN perlu mengukur kesiapannya melalui assessment INDI 4.0 dan bertransformasi menuju Industri 4.0 untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung program-program prioritas nasional," ujar Erick.
Erick menyebut transformasi industri 4.0 harus senantiasa diiringi perubahan pola pikir sebagai elemen terpenting dalam proses transformasi, yakni kesadaran akan adanya manfaat menggunakan peralatan digital, bukan hanya sekedar kemampuan untuk menggunakan teknologi.
Erick mengatakan kepemimpinan teknologi dan inovasi tidak hanya menjadi kunci ke depan dalam peningkatan daya saing BUMN tetapi juga sebagai kunci meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan keberpihakan pada yang kecil.
Kementerian BUMN, kata Erick, telah mendorong terbentuknya Learning Institute dan Research Institute yang terintegrasi untuk seluruh BUMN dan menjadi platform atau fasilitas yang bersifat kolaboratif sebagai tempat
berkumpulnya ilmu pengetahuan dan para ahli, serta otonom dalam hal learning, research dan innovation pada sinergi pengembangan dan pemanfaatan keunggulan BUMN.
"Melalui platform ini, kami berharap dapat mewujudkan BUMN sebagai tempat untuk learn, grow, and contribute dalam menjalankan perannya Making BUMN 4.0," ucap Erick.
Sesuai slogan BUMN untuk Indonesia, Erick berharap, BUMN dapat terus memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri dan semakin kompetitif di tengah peta persaingan industri 4.0 yang tak terbatas. Pasalnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, BUMN yang semakin agile terhadap perubahan adalah kunci dalam menghadapi setiap tantangan yang
terjadi.
"Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Semoga kerjasama dan kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga akan berdampak positif dalam mentransformasi Indonesia," kata Erick.
Menperin Agus mengatakan, Making Indonesia 4.0 akan berlanjut pada periode 2020-2024 sehingga transformasi ekonomi dapat berjalan baik. Agus menyampaikan asesmen INDI 4.0 dilakukan untuk mengukur kesiapan industri BUMN dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan aspirasi pemegang saham atau pemilik modal BUMN untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2021 dalam kebijakan taktis-teknologi dan teknologi informasi, BUMN wajib melakukan asesmen Indonesia
Industry 4.0 Readiness Index (INDI4.0) untuk mengukur kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. "Penandatanganan MoU ini juga bertujuan untuk mendukung program Making BUMN 4.0 sebagai bagian dari program Making Indonesia 4.0 dalam mendorong kesiapan BUMN bertransformasi ke industri 4.0," ujar Agus.
Adapun ruang lingkup MoU berupa penyusunan program asesmen INDI 4.0, validasi bersama atas hasil verifikasi asesmen INDI 4.0, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program asesmen INDI 4.0 dan pengembangan Ekosistem Industri (SINDI) 4.0 dalam mempercepat implementasi program Making Indonesia 4.0.
"Pelaksanaan asesmen INDI 4.0 untuk BUMN akan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0," tambah Agus.
Sebanyak 17 dari total 107 perusahaan BUMN telah melakukan asesmen INDI 4.0 pada tahun 2019 dan tahun 2020, di antaranya PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pegadaian (Persero).
Pada kesempatan MoU tersebut, Menperin memberikan penghargaan kepada dua perusahaan BUMN, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai National Lighthouse Industri 4.0. PT Pupuk Kaltim telah menunjukkan dan membuktikan bahwa hasil implementasi industri 4.0 memberikan dampak finansial dan operasional secara luar biasa dan menjadi role model bagi industri lain untuk melakukan transformasi digital ke implementasi industri 4.0.
Penghargaan juga diberikan kepada PT Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan jasa/perusahaan non-manufaktur pertama yang melakukan asesmen INDI 4.0 dengan skor INDI 4.0 sebesar 3.41 (berada pada level Matang dalam menerapkan industri 4.0) dan telah menerapkan beberapa teknologi industri 4.0 dalam menjalankan aktivitas jasa keuangannya.
Penghargaan diterima oleh Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Rahmad Pribadi dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto. Sebagai national lighthouse industri 4.0, PT Pupuk Kalimantan Timur dinilai unggul di
sektornya dalam menerapkan teknologi industri 4.0. Dalam ajang pameran Hannover Messe 2021: Digital Edition, beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut turut ambil bagian menampilkan capaian dan kemampuan dalam transformasi teknologi.
Adapun perusahaan yang menyandang predikat National lighthouse industri 4.0 lainnya yaitu PT Akebono Brake Astra Indonesia dan PT Indolakto-Purwosari."Perusahaan-perusahaan ini dianggap layak menjadi role model bagi pelaku industri di sektornya, serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi Industri 4.0 di Indonesia," puji Agus.
Perusahaan BUMN memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Transformasi dan implementasi industri 4.0 pada perusahaan BUMN diyakini akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri nasional.
"Kami sangat mengapresiasi peran dan dukungan kuat dari Kementerian BUMN terkait akselerasi Making Indonesia 4.0 melalui pelaksanaan asesmen INDI 4.0 untuk BUMN sehingga target Making Indonesia 4.0 berupa peningkatan kontribusi ekspor netto, produktivitas terhadap biaya, litbang (R&D) terhadap PDB pada 2030 dapat terwujud," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
