REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Rabu (21/4) bertemu Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Meski agenda pertemuan itu membahas membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, upaya Nadiem sowan ke Megawati tidak bisa terlepas dari momentum reshuffle kabinet.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Nadiem sedang meminta 'suaka politik' dari Megawati.
"Jika membaca konteksnya, publik berpraduga kalau Nadiem menghadap Megawati sebagai upaya mendapat ‘suaka politik’ dari ketum PDIP itu. Karena Nadiem kerjanya dikritik banyak kalangan mulai dari parpol koalisi Jokowi hingga ormas. Bahkan publik mendesak Jokowi untuk mencopot Nadiem," kata Adi kepada Republika, Kamis (22/4).
Menurutnya, pertemuan tersebut seakan membuat dugaan publik terkonfirmasi. Sebab tak lama setelah Nadiem bertemu Megawati, elite pdip membela kerja Nadiem sebagai menteri yang berprestasi, dan tak layak diganti.
Selain itu, pertemuan tersebut juga semakin memperkecil kemungkinan Nadiem bakal di-reshuffle. Secara politik pembelaan yang dilakukan PDIP merupakan opini pembanding terhadap pihak yang selama ini lantang bersuara terhadap kinerja Nadiem.
"Secara politik pula pembelaan PDIP makin memperkokoh posisi Nadiem yang sangat mustahil kena reshuffle. Apa pun ceritanya, PDIP itu partai pemenang pemilu," terangnya.
Adapun, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago pertemuan tersebut bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan Nadiem terhadap pihak-pihak yang tengah mengincar posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Itu sebenarnya bentuk simbol perlawanan sebenarnya bahwa dia berkontribusi juga (atas keterpilihan Jokowi)," kata Pangi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4).
Menurut Pangi, simbol-simbol semacam itu tak dipungkiri cukup berhasil memberi pengaruh. Adanya pertemuan tersebut secara tidak langsung juga akan menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu kan menandakan simbol bahwa ya politik kita ini kan simbol, artinya mungkin bagi dia Jokowi harus mempertimbangkan juga gitu," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dipandang Pangi sebagai upaya Nadiem mempertahankan posisinya saat ini. Dengan adanya bukti pertemuan tersebut, Pangi melihat kecil kemungkinan bagi Nadiem di-reshuffle.
"Nadiem mungkin sudah gemas juga karena dia punya banyak saham juga kan keterpilihan Jokowi mungkin itu bagi dia ada perlawanan di situ," imbuhnya.
Seusai Nadiem menemui Megawati, dukungan dari elite PDIP pun mengalir. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, dengan pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Nadiem perlu mendapat dukungan.
PDIP, kata Hasto, tidak melihat menteri sebagai individu. Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden. Kerjanya berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya.
"Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan," ujar Hasto.
Di samping itu, pertemuan Nadiem dengan Megawati dinilainya wajar. Pasalnya, Presiden kelima Republik Indonesia itu dikenal sebagai sosok negarawan dengan pengalaman yang luas.
"Dengan pengalaman yang sangat luas, terlebih konsistensi perjuangan Bu Mega pada jalan Pancasila, maka wajar jika secara periodik Ibu Mega berdialog dengan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya," ujar Hasto.
Terkait wacana perombakan kabinet atau reshuffle, PDIP dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara Megawati dan Nadiem fokus membahas pendidikan di Indonesia.
"Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu (reshuffle). Karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental," ujar Hasto.
Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menduga, ada pihak tertentu yang ingin melengserkan Nadiem Makarim dari posisi Mendikbud. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengkritiknya di tengah wacana perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.
"Mungkin ada yang sedang ngincar kursi itu," ujar Andreas kepada wartawan, Rabu (21/4).
Menurutnya, tak ada urgensi untuk menggantikan Nadiem dari posisi Mendikbud saat ini. Apalagi selama bermitra dengan Komisi X, ia menunjukan kinerja yang baik dan mampu menerjemahkan keinginan Jokowi dalam pembangunan sumber daya manusia.
"Dengan Merdeka Belajar yang sedang on going, peningkatan status guru-guru honor menjadi PPK dan sekarang sedang dipersiapkan revisi UU Sisdiknas," ujar Andreas.
Di tengah pandemi Covid-19, Nadiem juga dinilai baik dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.
"Selama pandemi ini Nadiem pun responsif dan fleksibel dalam menjalankan program-program pendidikan," ujar Andreas.
Indonesia Presidential Studies (IPS) merilis hasil survei terbaru terkait kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju jilid II. Hasilnya tujuh menteri mendapat angka kepuasan publik di atas 30 persen, termasuk Nadiem Makarim.
"Pada data tahun lalu September 2020 itu hanya lima menteri yang kinerjanya tingkat kepuasannya itu di atas 30 persen yaitu Prabowo, Sri Mulyani, Erick Thohir, kemudian Mendikbud Nadiem, sama Tito karnavian," kata Direktur Eksekutif IPS, Nyarwi Ahmad dalam diskusi daring, Rabu (21/4).
Namun dalam survei yang dilakukan bulan Maret terjadi beberapa perubahan. Tiga menteri yang baru masuk justru berhasil mendongkrak angka kepuasan kinerja kementerian ke angka di atas 30 persen. Tiga nama menteri baru tersebut yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini (41,2 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (39 persen), dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (31,5 persen).
"Artinya apa, ruang reshuffle itu juga ada kemungkinan meningkatkan apresiasi publik pada kinerja menteri-menteri yang baru misalnya kalau menteri yang diganti itu tepat," ungkapnya.
Tujuh menteri dengan tingkat angka kepuasan publik di atas 30 persen yaitu Prabowo Subianto (51,4 persen), Sri Mulyani (45 persen), Tri Rismaharini (41,2 persen). Kemudian Sandiaga Uno (39 persen), Nadiem Makarim (37,5 persen), Erick Thohir (33,6 persen), Yaqut Cholil Qoumas (31,5 persen).
Untuk diketahui, survei IPS dilakukan Maret 2021. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan metode multi stage random sampling. Survei melibatkan 1.200 respoden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
