REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan dialog dengan petani di Desa Wanasati, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4). Di hadapan para petani, Jokowi pun blak-blakan soal isu impor beras yang sempat membuat harga gabah jatuh pada Maret lalu.
"Yang paling penting tadi harga gabahnya. Karena saya dengar harga gabah waktu jatuh itu, sedih juga kita itu. Katanya karena mau impor. Yang mau impor siapa?" kata Jokowi.
Presiden mengakui, memang ada kementerian yang berencana membuka keran impor. Alasannya, antisipasi kekurangan pasokan akibat bencana alam dan pandemi Covid-19. Kehawatiran bahwa akan ada kekurangan pasokan ini pun memaksa pemerintah membuat langkah antisipasi, dengan meneken kerja sama rencana impor beras dengan sejumlah negara.
"Kan kita nggak mau risiko. Misalnya, ada panen gagal. Karena waktu itu di bulan Desember-Januari kan banjir di mana-mana. Termasuk di sini juga kan. Nanti pengaruh banjir seperti apa, sehingga khawatir. Yaudah, tanda tangan dulu. Baru tanda tangan," kata Jokowi.
Namun seiring perkembangan situasi, termasuk kecukupan pasokan di lapangan dan mempertimbangkan pro kontra yang muncul, Presiden Jokowi lantas memutuskan menyetop rencana impor beras. Jokowi memastikan Indonesia tidak akan impor beras hingga Juni, bahkan sampai akhir tahun ini apabila pasokannya mencukupi.
"Kemudian dilihat oh situasinya ternyata bisa aman sehingga kemarin saya sampaikan, sudah setop dulu ini panen mau impor, engga, ngga usah impor," katanya.
Polemik mengenai impor beras memang sempat memanas pada Maret lalu. Pro dan kontra yang muncul pun membuat Presiden Jokowi bulan lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras sampai Juni 2021. Pernyataan ini kembali disampaikan presiden dalam dialog dengan petani di Indramayu pagi ini. Bahkan, ia juga mematok target nihil impor beras sampai akhir 2021.
"Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam keterangan pers Maret lalu terkait kebijakan impor beras, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa beras petani tetap akan diserap oleh Perum Bulog. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun diperintah presiden untuk menyiapkan anggaran penyerapan beras petani tersebut.
Kendati begitu, saat itu presiden tidak menampik adanya MoU antara pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam terkait rencana impor beras. Alasannya, ujar Jokowi, untuk berjaga-jaga mengingat pandemi Covid-19 yang berpotensi mengganggu pasokan.
"Saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
