Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Indonesia Pimpin Forum Dialog Internasional Bersama Inggris

Jumat 16 Apr 2021 17:03 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Gita Amanda

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan perdana tingkat menteri itu memberi kesempatan bagi Indonesia melakukan dialog terbuka antara berbagai negara produsen dan konsumen dalam masalah pembangunan keberlanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan perdana tingkat menteri itu memberi kesempatan bagi Indonesia melakukan dialog terbuka antara berbagai negara produsen dan konsumen dalam masalah pembangunan keberlanjutan.

Foto: Istimewa
Indonesia memimipin FACT bersama Inggris sebagai tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memimpin forum dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) sebagai co-chair bersama Inggris, sebagai tuan rumah KTT Perubahan Iklim COP26. Forum itu merupakan salah satu acara sampingan yang akan digelar sepanjang tahun dalam rangkaian kegiatan menuju Sidang Perubahan Iklim COP26 yang agenda puncaknya akan diadakan pada November di Glasgow, Inggris.

Pertemuan awal pejabat negara setingkat Menteri, First Ministerial Roundtable, dari 26 negara itu telah dilakukan pada Kamis (15/4). Forum dialog ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi, baik bagi negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan, sambil menguatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan. Perlu diketahui, Conference to The Parties (COP) merupakan konferensi pengambilan keputusan tertinggi terkait Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan perdana tingkat menteri itu memberi kesempatan bagi Indonesia melakukan dialog terbuka antara berbagai negara produsen dan konsumen dalam masalah pembangunan keberlanjutan. "Guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan," jelas dia melalui keterangan resmi, Jumat (16/4).

Di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, lanjutnya, melalui forum ini Indonesia bertekad menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Tujuannya mencapai pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading by example),” kata Airlangga. Ia menambahkan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pada 2020, Indonesia pun telah berhasil menurunkan 91,84 persen luas area kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan negara lain, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun lalu seluas 300 ribu hektare, sementara di Amerika Serikat seluas 3,5 juta hektare, di Uni Eropa seluas 400 ribu hektare, hutan amazon seluas 2,2 juta, dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode sama.

Airlangga turut menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan produksi dan perdagangan berkelanjutan. Di antaranya lewat penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan minyak sawit berkelanjutan (ISPO), upaya mengurangi kayu illegal dan deforestasi, upaya restorasi dan rehabilitasi lahan gambut, serta penetapan lahan konservasi.

Upaya tersebut dilakukan demi mengurangi emisi sebesar 29 persen pada 2030. Bahkan bukan tak mungkin dengan dukungan kerja sama internasional diperkirakan dapat dikurangi hingga 41 persen emisi pada 2030.

Pertemuan itu menyepakati Joint Statement on Principles for Collaboration under the Sustainable Forest Management, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue. Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja, antara lain pertama Trade and Market Development, kedua Smallholder Support, ketiga Transparency and Tracebility, dan keempat Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan atau Roadmap mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA