REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2021 tercatat sebesar 422,6 miliar dolar AS atau Rp 6.166,13 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyampaikan, nilai tersebut tumbuh 4,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN didorong oleh ULN Pemerintah dan ULN swasta.
"ULN Pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati," katanya dalam keterangan pers, Jumat (16/4).
Secara tahunan, ULN Pemerintah tumbuh 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8 persen (yoy). Seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I 2021.
Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, Pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap.
Di samping itu, Pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang. Pemerintah tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah.
Antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).
"Posisi ULN Pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar AS," katanya.
ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy).
Antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan. Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 sebesar 210,5 miliar dolar AS, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,0 persen terhadap total ULN swasta. BI memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"ULN Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen," katanya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
