Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Pengusaha di Jabar Wajib Bayar THR Karyawan

Kamis 15 Apr 2021 06:35 WIB

Rep: Bayu Adji P / Red: Agus Yulianto

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

Foto: Republika/Bayu Adji P
Pandemi Covid-19 tak boleh dijadikan alasan pengusaha tidak memberikan THR.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wakil Gunernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, perusahaan atau pengusaha di daerahnya harus memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya. Pandemi Covid-19 tak boleh dijadikan alasan pengusaha tidak memberikan THR.

Uu mengatakan, meski terdapat pengecualian terhadap perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, bukan berarti kewajiban memberikan THR kepada karyawan hilang. THR tetap harus diberikan kepada karyawan sekalipun perusahaan terdampak pandemi Covid-19.

"Ingat, Anda itu bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sukses, karena ada karyawan. Perusahaan tanpa karyawan tak akan bisa apa-apa. Karyawan adalah hal yang sangat berharga," kata dia di Tasikmalaya, Rabu (14/4).

Karena itu, Uu meminta, perusahaan di Jabar untuk menghargai karyawannya. Salah satunya dengan memberikan THR. "Jangan ada alasan untuk tidak memberikan THR," ujar dia.

Menurut dia, saat ini, mayoritas perusahaan di Jabar telah mempekerjakan seluruh karyawannya. Perusahaan di Jabar rata-rata juga sudah mulai beraktivitas 100 persen sejak Januari 2021.

"Saya tahu persis karena saya sering ditugasi Gubernur datang ke perusahaan. Karenanya, tidak ada alasan tidak bayar THR," kata Uu.

Baca juga : Tips Sehat Berpuasa Saat Cuaca tak Menentu

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE itu dijelaskan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat mengambil langkah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan.

Langkah yang dapat diambil kepala daerah adalah mewajibkab pengusaha melakukan dialog dengan para karyawannya untuk menentukan waktu pemberian THR. Meski begitu, dialog itu tak akan menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayar THR kepada karyawan. THR tetap wajib diberikan kepada karyawan dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA