Rabu 14 Apr 2021 13:40 WIB

Pentagon: AS Bantu Arab Saudi Sembari Akhiri Perang Yaman

AS berusaha menggunakan pendekatan diplomasi untuk mengakhiri perang Yaman.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon.
Foto: AP Photo
Markas Departemen Pertahanan AS, Pentagon.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jessica McNulty mengatakan AS bekerja sama dengan Arab Saudi untuk membantu negara itu membela diri. Sementara, Washington juga berusaha menggunakan pendekatan diplomasi untuk mengakhiri perang Yaman.

"Amerika Serikat terus bekerja sama dengan mitra Arab Saudi kami untuk membantu Kerajaan Arab Saudi mempertahankan diri dari ancaman luar, di saat yang sama merevitalisasi diplomasi untuk mengakhiri konflik Yaman," kata McNulty, seperti dikutip Sputnik News, Selasa (13/4) kemarin

Baca Juga

McNulty menekankan serangan lintas batas Houthi ke Arab Saudi melanggar hukum internasional. Ia mengatakan serangan-serangan itu merusak upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Pada Senin (12/4) lalu, stasiun televisi Al Masirah yang dikelola Houthi melaporkan kelompok itu meluncurkan serangan besar-besaran ke Arab Saudi dengan drone dan rudal balistik. Houthi melepaskan 17 drone dalam serangan yang mengincar kilang minyak dan fasilitas militer sensitif itu.

Bulan Maret lalu, Arab Saudi mengusulkan gencatan senjata yang didukung PBB. Proposal itu kini tinggal menunggu respon dari Houthi. Sejak 2015, Arab Saudi memimpin koalisi yang bertempur melawan Houthi usai kelompok tersebut menggulingkan pemerintah yang diakui masyarakat internasional.

Houthi menguasai ibukota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara dan barat Yaman. Pada bulan Februari 2020, Presiden AS Joe Biden mengumumkan perang Yaman harus diakhiri.

Ia juga ingin menarik operasi militer AS di negara tersebut dan telah menunjuk Timothy Lenderking sebagai utusan khusus presiden untuk Yaman. Di saat yang sama, Washington terus membantu Arab Saudi membela diri dari serangan dari luar setelah sempat membekukan penjualan senjata yang disepakati pemerintahan mantan presiden Donald Trump pada bulan Januari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement