REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Direktur Jenderal Persatuan Rohingya Arakan (ARU) pada Senin mengatakan militer Myanmar membodohi komunitas internasional dengan menempatkan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi di depan, tetapi tetap mengendalikan pemerintah.
Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu Agency, Dr. Wakar Uddin mengatakan Myanmar telah menjalankan demokrasi selama beberapa tahun, tetapi pada dasarnya militer memegang kekuasaan, jadi tidak ada perubahan mendasar dalam lanskap politik negara tersebut karena militer .
Uddin mengatakan militer dengan cerdik menempatkan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi di depan, tetapi di belakang layar mereka mengendalikan pemerintah, yang menurut dia bertujuan untuk membuat komunitas internasional percaya untuk bekerja sama dengan Myanmar.
“Tapi mereka mencoba membodohi komunitas internasional. Mereka juga tahu, tapi setiap orang memiliki kesabaran. Masyarakat internasional mengira tidak apa-apa dan berkata mari kita beri mereka waktu,” ujar dia.
“Semua orang sama-sama terpengaruh. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Mereka ingin menghancurkan siapa saja yang melawan mereka [dan] meminta demokrasi. Militer tidak menginginkan demokrasi. Militer sejak awal tahu bahwa sistem demokrasi yang sebenarnya tidak baik untuk kediktatoran militer,” tambah dia.
Uddin mengatakan bahwa Suu Kyi pernah membela militer di Den Haag, yang menurut dia adalah "langkah buruk".
Dia mengatakan Suu Kyi mencoba menyenangkan militer, tetapi militer tidak dapat dipercaya.
"Militer menyalahkan dia, karena begitulah cara mereka mengatur semuanya, untuk membuatnya bertanggung jawab," tambah dia.
Uddin meminta China, Rusia dan negara-negara Barat untuk mendorong militer Myanmar memulihkan demokrasi dan menghormati suara rakyat dan pemerintah yang telah dipilih rakyat Myanmar.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah tuduhan kecurangan selama pemilu 8 November 2020 dan meningkatnya ketegangan politik di negara itu.
Militer menahan sejumlah pejabat dan pemimpin partai yang berkuasa, termasuk pemimpin de facto negara itu dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, dan menyatakan keadaan darurat selama satu tahun.
Pejabat tinggi yang ditahan diadili di pengadilan militer karena demonstrasi besar-besaran terus berlanjut.
*Servet Gunerigok berkontribusi pada berita ini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
