REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah memilih 359 desa yang akan mengikuti program Pemajuan Kebudayaan Desa. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, program ini akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).
"Kita melihat, bahwa agenda pemajuan kebudayaan ini bisa bergerak dengan kokoh kalau dia memang mengakar. Jadi, bukan sesuatu yang cuma hidup di kota, ada festival sebentar. Tapi akarnya ini ada di desa," kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (13/4).
Menurut Hilmar, masalah global yang dihadapi Indonesia saat ini berasal dari berbagai bidang. Salah satu masalah yang harus diatasi adalah modernitas yang jalan tanpa kendali, tanpa penyaring sehingga justru memberikan dampak negatif. Terkait hal tersebut, dibutuhkan cara yang efektif untuk mengurangi dampak negatif.
Jawaban dari masalah modernitas yang tidak terkendali, kata Hilmar, bisa dicari di desa. "Di banyak tempat masih menjalankan adat kebiasaan yang menjadi bekal sebetulnya untuk hari ini. Membekali kita di dalam masyarakat modern ini untuk bisa lebih awas, lebih cermat menghadapi tantangan," kata dia.
Pemerintah menilai selalam ini desa hanya menjadi objek pembangunan. Melalui program ini, Hilmar ingin desa menjadi subjek dan mengarahkan modernitas agar lebih terkendali sehingga dapat lebih bermanfaat terhadap kehidupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
