REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Sidang Executive Board UN-Habitat menyimpulkan proyek kolaborasi antara UN-Habitat dengan Pemerintah Inggris di Bandung dan Surabaya sangat positif untuk berbagai bidang. Proyek tersebut dinilai mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kemakmuran, hingga mengatasi kemiskinan di perkotaan.
Hal ini mengemuka di tengah sidang Executive Board UN-Habitat yang berlangsung di Nairobi, Kenya, 7-8 April 2021. Proyek kolabirasi tersebut dilaksanakan dalam kerangka Global Future Cities Program.
Duta Besar (Dubes) RI Nairobi Hery Saripudin menyambut antusias tentang tanggapan di sidang tersebut. "Indonesia menyambut baik pelaksanaan Global Future Cities Program di Bandung dan Surabaya, semoga keberhasilan proyek ini dapat menjadi best practices di kota-kota lainya di Dunia," ujar Dubes Hery di hadapan delegasi yang hadir dalam rilisnpers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (10/4).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif berharap agar lebih banyak kota di Indonesia yang terlibat dalam proyek UN-Habitat. "Kita ingin kota-kota lainnya di Indonesia dapat bekerja sama dengan UN-Habitat di masa mendatang," ujarnya.
Surabaya dan Bandung telah menjadi tuan rumah kerja sama teknik dengan UN-Habitat dalam tema yang berbeda. Proyek yang dilaksanakan di Surabaya berkaitan dengan penataan wilayah Putat Jaya dan kesiapsiagaan menghadapi risiko gempa bumi. Proyek di Bandung berkaitan dengan penataan transportasi umum.
Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut menjadi penutup keanggotaan Indonesia pada Executive Board (EB) UN-Habitat, setelah menjalankan tugas selama dua tahun. Dubes Hery mengatakan, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 36 anggota EB UN-Habitat setelah disepakati oleh seluruh negara anggota UN-Habitat dalam sidang UN-Habitat Assembly 2019.
Masa jabatan anggota Executive Board adalah empat tahun, namun saat pemilihan 2019, disepakati Indonesia dan Bahrain akan berbagi masa keanggotaan selama masing-masing dua tahun. Selama dua tahun masa keanggotaan di Executive Board Indonesia telah turut mengawasi kinerja serta mengawal perencanaan dan implementasi kegiatan dan anggaran UN-Habitat.
Selain itu, dalam situasi yang sulit, Indonesia mencoba hadir memberikan jalan tengah untuk kepentingan bersama. Dalam sidang Executive Board pertama 2020, semisal Ketika UN-Habitat kesulitan mengisi sebuah pos pendanaan, Indonesia mengimbau negara-negara anggota tidak terlalu kaku dalam memplot pos pendanaan. Hal ini dikenal dengan istilah soft earmarking.
UN-Habitat adalah badan PBB yang menangani isu permukiman dan urbanisasi berkelanjutan. Organisasi tersebut juga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan implementasi New Urban Agenda dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Executive Board UN-Habitat adalah dewan yang beranggotakan 36 negara, yang bertujuan melakukan pengawasan operasional UN-Habitat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
