Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

BLT Dinilai tak Tepat Sasaran, PDIP Soroti Data Penerima

Sabtu 10 Apr 2021 21:38 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu

Foto: Youtube/Tangkapan layar ILC
Politikus PDIP menilai pentingnya sistem satu data dalam pemberian bantuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu melihat efektivitas pemberian bantuan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah saat ini sudah lebih baik. Namun, Masiton menyoroti persoalan data yang pemerintah miliki untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut.

"Nah apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah baik terlepas apa yang disampaikan teman dari IPO," ungkap Masinton daalam diskusi daring yang digelar Polemik MNC Trijaya dengan tajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4).

Baca Juga

Meski begitu, dia melihat persoalan data dalam penyaluran bantuan-bantuan itu sangat penting untuk diperbaiki. Dia menerangkan, data untuk beberapa bantuan bagi masyarakat dari pemerintah pusat maupun daerah belum terkoneksi dalam satu sistem yang baik.

"Itu belum terconnect dalam satu sistem satu data sehingga setiap ada pemberian bantuan lalu kadang dianggap tidak tepat sasaran, kadang yang terima bisa double," katanya.

Menurutnya, pembentukan satu sistem data yang baik, yang terbaharui berkala dalam rentang waktu dekat, penting untuk dilakukan. Dengan sistem itu, maka pemerintah dapat memperbaharui data mengenai kondisi masyarakat.

"Sehingga selalu kita bisa mengupdate kondisi masyarakat di bawah. Sehingga ketika ada persoalan atau bencana banguan itu bisa tepat sasaran," kata dia.

Sebelumnya, hasil survei lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama pandemi mencapai 56 persen. Namun, itu tidak sejalan dengan program-program kerja di tingkat kementerian.

"Tapi bagusnya kan sangat personal. Kenapa? Karena begitu diturunkan pada kerja-kerja di Kemenko, baik itu di ekomomi, maritim, termasuk politik dan hukum, juga PMK, sangat terjadi kejomplangan yang luar biasa," ungkap Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi daring, Sabtu (10/4).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Maret 2020 hingga April 2021 terhadap 1.200 responden, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 56 persen. Dari angka tersebut IPO membaginya ke dalam tiga bidang, yakni sosial, ekonomi, serta politik dan hukum.

Namun, ketika responden ditanya mengenai tepat atau tidaknya program yang dijalankan pemerintahan Jokowi, justru lebih banyak yang menilao tidak tepat. Terkait program, IPO membagas tiga program yang dijalankan selama pandemi.

"Satu, bantuan tunai baik itu BLT yang dari pusat provinsi termasuk BLT desa, kemudian pembagian sembako dan juga program prakerja pemerintah," jelas dia.

Dari sana didapatkan hanya 29,9 persen responden yang menyatakan bantuan tunai tepat sasaran. Sementara 51,3 persen responden menyatakan tidak tepat sasaran. Sementara soal keefektifan, 59 persen responden merasa program tersebut efektif.

"Artinya bantuan tunai meski dianggap tidak tepat sasaran tapi itu dianggap efektif karena penerimanya bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Lalu, program berikutnya yang disurvei ialah program pembagian sembako. Hasil survei menunjukkan 61,7 persen responden menilai program tersebut tepat sasaran. Untuk tingkat keefektifan 63 persen responden merasa tidak efektif.

Kemudian program prakerja dia sebut  cukup mengkhawatirkan karena hanya 23 persen responden yang menyatakan program tersebut tepat sasaran. Hanya 32 persen yang menyatakan pogram tersebut efekfif. Sebanyak 44 persen responden menyatakan program itu tidak efektif.

"Berarti program prakerja itu sudah dianggap tidak tepat sasaran sekaligus dianggap juga tidak efektif, yaitu sebesar 44 persen menyatakan tidak efektif," kata dia

Hasil dari survei tersebut juga menunjukkan 68,1 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan korupsi. Lalu 51 persen responden menyatajan program jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu.

"Artinya mereka menerima tapi itu tidak cukup membantu. Kemudian 54,7 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka. Ini juga persoalan. Saya kira kementerian-kementerian yang menugasi terkait pendataan, hal-hal semacam ini saya kira sangat layak sekali kalau kemudian harus dievaluasi," jelas dia.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA