REPUBLIKA.CO.ID, AL-MUKALLA -- Upaya perdamaian yang ditengahi PBB untuk mengakhiri perang di Yaman tidak membuat kemajuan. Pejabat pemerintah Yaman yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, Houthi dan pemerintah saling bersitegang mengenai masalah-masalah utama seperti penerbangan dari bandara Sanaa, menghentikan operasi militer dan serangan udara, dan pendapatan pelabuhan Hodeidah.
Selama pembicaraan dengan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths dan mediator Oman, Houthi menuntut pengaturan penerbangan langsung yang tidak diperiksa ke Iran, Suriah, dan Lebanon. Houthi juga meminta menghentikan serangan udara koalisi Arab, dan mengurangi pembatasan lalu lintas ke dan dari pelabuhan sebagai prasyarat untuk menyetujui gencatan senjata.
Pemerintah telah menolak tuntutan Houthi. Mereka bersikeras mengatur penerbangan yang diperiksa dari Sanaa ke tujuan regional dan internasional terbatas seperti Mesir, India, Sudan, Yordania, dan Arab Saudi.
Pemerintah juga ingin Houthi menghentikan operasi militer sebelum serangan udara dihentikan, dan pendapatan pelabuhan disetor ke bank sentral di Hodeidah dan digunakan untuk membayar pegawai negeri. Jika Houthi menyetujui tuntutan itu, pemerintah kemudian akan melakukan pembicaraan langsung dengan mereka untuk mengakhiri perang.
"Houthi menuntut agar gencatan senjata dibagi. Pertama menghentikan serangan udara dan kemudian menghentikan operasi militer di darat," kata pejabat itu kepada Arab News.
Pemerintah khawatir bahwa Houthi mungkin mengangkut pejuang dan senjata dari Iran dalam penerbangan langsung. Menurut perwira militer, Houthi mungkin akan memanfaatkan ketiadaan pesawat tempur koalisi Arab karena serangan udara telah menggagalkan upaya mereka untuk mendapatkan keuntungan.
Griffiths dan utusan AS untuk Yaman, Tim Lenderking telah berulang kali meyakinkan Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi dan Houthi, untuk menerima gagasan mereka mengakhiri perang. Gagasan tersebut adalah gencatan senjata yang diikuti oleh langkah-langkah lain untuk meringankan krisis kemanusiaan negara seperti membuka bandara dan pelabuhan, membayar pegawai negeri dan kemudian melanjutkan proses politik.
Juru bicara Griffiths, Ismini Palla, mengatakan bahwa, utusan AS telah membuat kemajuan dalam mengurangi perbedaan antara faksi yang bertikai, yang menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan damai. "Kami mengetahui posisi negosiasi mereka dan dengan kesenjangan antara posisi ini," katanya kepada Arab News.
"Dan kami benar-benar membuat kemajuan dalam mempersempit perbedaan ini dengan bantuan momentum regional dan internasional yang diperbarui yang bertujuan membantu Yaman menemukan jalan keluar yang damai dari konflik ini," kata Palla menambahkan.
Inisiatif Kerajaan untuk mengakhiri perang diungkapkan bulan lalu oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Inisiatif itu telah mendorong upaya perdamaian dan meningkatkan aktivitas diplomatik di wilayah tersebut.
Inisiatif itu termasuk gencatan senjata, pembukaan kembali bandara Sanaa dan pelabuhan Hodeidah, serta melanjutkan pembicaraan damai di bawah pengawasan PBB. Pada Senin (5/4), pemerintah Yaman menuduh Houthi tidak serius untuk mencapai kesepakatan damai.
Menteri Luar Negeri Yaman Ahmed Awadh bin Mubarak mengatakan bahwa Houthi bergerak maju dengan serangan skala besar di kota Marib. Serangan ini membahayakan nyawa puluhan ribu orang. Dia juga memperingatkan bahwa operasi militer Houthi dan serangan misilnya di kamp-kamp pengungsian di Marib akan merusak upaya perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
