REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar kerangka berpikir Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan pola pikir moderat atau wasathy. Menurut Wapres, MUI sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, merupakan intermediate structure (penghubung) antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan pemerintah, maupun dengan antar umat beragama.
Karena itu, dia menilai, MUI harus menerapkan pola pikir wasathy (moderat) dalam menjalankan tugas sehari-hari agar tidak terjadi paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya. “Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy, Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” kata Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang selenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/3).
Wapres, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI menegaskan MUI harus dapat mengawal agar paham radikalisme tidak berkembang di Indonesia yang majemuk. Yakni melalui penerapan pola pikir wasathy yang juga tertera dalam manhaj (kaidah-kaidah) MUI. Sehingga ke depan, MUI dapat membantu pemerintah untuk melindungi negara, agama, dan umat.
“Menjaga agama, menjaga negara, menjaga umat. Tiga himayat (perlindungan) Kita kuatkan supaya negara tidak terintervensi. Umat supaya menjadi mandiri. Kemudian juga agama ini supaya menjadi kuat, jangan menjadi lemah,” ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, dengan begitu, dalam jangka panjang, apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat, tidak langsung dialamatkan kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu. Wapres tidak memungkiri gejala gejala yang berkembang saat ini, radikalisme kerap kali dikaitkan kepada umat agama tertentu.
“Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang diluar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” ungkap Wapres.
Sejalan dengan Wapres, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie meyakini pentingnya penerapan paham wasathy di Indonesia. Ia pun mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai peran MUI dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dalam rapat pimpinan ini.
“Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Karena sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan,” kata Jimly mengingatkan.
Selain Jimly Asshiddiqie, hadir dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI kali ini para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI diantaranya, Didin Hafidhuddin, Masykuri Abdillah, dan Muhyiddin Junaidi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Dadang Kahmad, dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Maman Abdurrahman.
Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
