Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Menkeu Jamin Pengelolaan APBN Berjalan Baik saat Pandemi

Kamis 25 Mar 2021 13:13 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha

Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada lansia di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (19/3). Pemerintah memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama masa pandemi Covid-19 berada dijalan yang benar. Selama masa pandemi APBN diprioritaskan bagi sektor sektor kesehatan.

Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada lansia di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (19/3). Pemerintah memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama masa pandemi Covid-19 berada dijalan yang benar. Selama masa pandemi APBN diprioritaskan bagi sektor sektor kesehatan.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Selama masa pandemi APBN diprioritaskan bagi sektor sektor kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama masa pandemi Covid-19 berada dijalan yang benar. Selama masa pandemi APBN diprioritaskan bagi sektor sektor kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja sektor kesehatan digunakan pemerintah untuk membeli alat testing, melakukan vaksinasi, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi, hingga biaya penyembuhan pasien Covid-19.

"Anggaran kesehatan dari Rp 113 triliun pada 2019, pada 2021 itu sampai Rp 300 triliun, itu dua kali lipat," ujarnya saat acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Kamis (25/3).

Baca Juga

Tak hanya dibidang kesehatan saja, pemerintah juga menggunakan APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program perlindungan sosial. Pemerintah telah membantu masyarakat miskin sekitar 30 persen terbawah dan juga UMKM.

Dalam program PEN pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 210 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan bagi program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai, sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik 450 volt dan 900 volt, internet untuk anak-anak maupun untuk guru. 

"Semua menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas," ungkapnya.

Sri Mulyani menyadari, APBN tidak bisa bekerja secara sendirian. Maka itu pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) secara bersamaan saling mendukung kebijakan pada APBN.

"Dalam hal ini OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa jalan. Dengan LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga" ucapnya.

Dari sisi lain, Sri Mulyani menegaskan tantangan pemulihan ekonomi saat ini adalah pandemi covid-19. 

"Tantangannya tetap covid, karena covid masih ada, tidak bisa kami negosiasi dan kami undang ke meja perundingan terus bilang 'kamu sebaiknya istirahat dulu, kami mau tumbuh' karena ini bukan manusia ini makhluk halus," ucapnya.

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkapkan pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat sejak awal tahun ini. Adapun beberapa indikator seperti kinerja ekspor tumbuh 8,57 persen dan pertumbuhan impor yang menjadi sinyal industri mulai berjalan. 

"Kemudian konsumsi semen dan baja meningkat juha kendaraan niaga meningkat. Ini terjadi geliat ekonomi dan berbagai indikator ini ingin kami terus dorong sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional terus terjadi," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA