Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Pengkritik Erdogan Dijatuhi Hukuman 3,5 Tahun Penjara

Selasa 23 Mar 2021 08:07 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Turkish Presidency via AP, Pool
Wakil Pemimpim Partai Demokratik Rakyat dipenjara dengan vonis menghina presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pengadilan Turki menghukum mantan wakil pemimpin Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro-Kurdi yang dipenjara, Selahattin Demirtas, dengan hukuman penjara tiga setengah tahun, Senin (22/3). Pengacara Demitras menyatakan, hukuman itu diberikan akibat dia menghina presiden.

Hukuman terhadap Demirtas diberikan kurang dari seminggu setelah jaksa penuntut mengajukan tuntutan hukum yang menuntut pelarangan HDP. Langkah tersebut menyusul seruan yang intensif selama berbulan-bulan dari sekutu nasionalis Presiden Tayyip Erdogan agar HDP ditutup.

Baca Juga

Desakan itu muncul akibat dugaan HDP memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. HDP membantah tuduhan tersebut dan menyebut langkah itu sebagai kudeta politik.

Pengacara untuk Demirtas, Ramazan Demir, mengatakan di Twitter bahwa hukuman tersebut adalah salah satu hukuman terlama yang diberikan atas tuduhan menghina presiden yang merupakan kejahatan di Turki. Dia mengatakan pengadilan mengabaikan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang menyerukan pembebasan segera Demirtas dengan mengatakan penahanannya adalah kedok untuk membatasi pluralisme.

Demirtas mengkritik Erdogan dalam pidatonya pada Desember 2015 selama konferensi di Paris. Dia mengatakan presiden telah terbang dari koridor ke koridor. Komentar itu muncul setelah pasukan Turki menembak jatuh sebuah pesawat perang Rusia di atas Suriah, saat hubungan antara kedua negara berada di titik paling buruk sejak akhir Perang Dingin.

Baca juga : Katib Aam PBNU: NU Perlu Jernihkan Organisasi

"Satu-satunya penyesalan saya atas pidato itu adalah saya berkata terlalu sedikit," kata Demirtas di pengadilan.

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA