Ahad 21 Mar 2021 19:13 WIB

Malaysia Usir Semua Diplomat Korea Utara

Pemerintah Malaysia merespons keputusan Korut yang memutuskan hubungan diplomatik.

Bendera Korea Utara berkibar di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 20 Maret 2021. Malaysia mengatakan pada hari Jumat akan memerintahkan semua diplomat Korea Utara untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, peningkatan pertengkaran diplomat atas kepindahan Malaysia ke Malaysia. mengekstradisi seorang tersangka Korea Utara ke Amerika Serikat untuk tuduhan pencucian uang.
Foto: AP/Lai Seng Sin
Bendera Korea Utara berkibar di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 20 Maret 2021. Malaysia mengatakan pada hari Jumat akan memerintahkan semua diplomat Korea Utara untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, peningkatan pertengkaran diplomat atas kepindahan Malaysia ke Malaysia. mengekstradisi seorang tersangka Korea Utara ke Amerika Serikat untuk tuduhan pencucian uang.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia telah mengusir semua diplomat Kedutaan Besar Demokrat Republik Rakyat Korea (DPRK) di Kuala Lumpur pada Ahad (21/3) hari ini. Pengusiran sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Malaysia yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada 19 Maret 2021.

"Pengusiran telah dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Hishamuddin Hussein dalam pernyataannya kepada media di Kuala Lumpur, Ahad.

Baca Juga

Dia menegaskan Pemerintah Malaysia harus mengambil tindakan ini sebagai tanggapan atas Keputusan DPRK 19 Maret 2021 sepihak dan sama sekali tidak bertanggung jawab untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. "Tindakan Pemerintah Malaysia telah menjadi kebutuhan untuk melindungi Kedaulatan Malaysia dan menjaga kepentingan nasional kita," katanya.

Tindakan ini, ujar dia, adalah pengingat bahwa Malaysia tidak akan pernah menoleransi segala upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri Malaysia dan peradilan, tidak menghormati sistem pemerintahan kita, dan terus menciptakan ketegangan yang tidak perlu yang bertentangan dengan tatanan internasional berbasis aturan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement