REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, masih banyak anak muda yang tidak toleran dalam hal politik, dibandingkan intoleransi pada praktik ritual sosial keagamaan. Hal ini menjadi temuan dalam hasil survei suara anak muda tentang isu-isu sosial politik bangsa pada Maret 2021.
"Isu-isu politik jauh lebih tinggi tingkat intoleransinya ketimbang intoleransi pada tingkat keagamaan," ujar Burhanuddin dalam rilis hasil survei secara daring, Ahad (21/3).
Ia memaparkan, sebanyak 39 persen anak muda menyatakan keberatan jika orang non-Muslim menjadi presiden, sedangkan anak muda yang tidak keberatan 27 persen, dan tergantung 28 persen. Sementara, mayoritas anak muda menyatakan tidak keberatan apabila orang non-Muslim menjadi gubernur (36 persen) maupun bupati/wali kota (35 persen), ada 29 persen yang keberatan, serta 30 persen dan 32 persen tergantung.
Namun, sebanyak 62 persen anak muda menyatakan tidak keberatan apabila non-Muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya. Ada 16 persen yang keberatan san 18 persen menyatakan tergantung.
Mayoritas anak muda juga tidak keberatan jika non-Muslim mengadakan acara keagamaan di sekitar tempat tinggalnya (65 persen). Anak muda yang keberatan sekitar 12 persen dan 20 persen menyatakan tergantung.
Burhanuddin menuturkan, persentase intoleransi atau yang menyatakan keberatan pada anak muda lebih rendah dibandingkan hasil survei kepada populasi umum di tahun-tahun sebelumnya, dalam bidang keagamaan. Meskipun tingkat intoleransi pada anak muda lebih rendah, menurut Burhanuddin, hal ini perlu dibenahi.
"Overall polanya tidak berubah, anak muda lebih toleran ketimbang warga secara umum," kata dia.
Ia menambahkan, mayoritas atau lebih dari 50 persen anak muda netral (antara setuju dan tidak setuju) terhadap pernyataan keistimewaan untuk Islam sebagai kelompok agama mayoritas. Pernyataan yang dimaksud antara lain Indonesia harus diperintah sesuai hukum/syariat Islam, orang Islam di Indonesia harus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan kelompok agama lain, serta etnis Tionghoa seharusnya punya hak atau keistimewaan yang lebih sedikit dibandingkan umat Islam.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 4-10 Maret 2021 kepada 1.200 responden berusia 17-21 tahun. Dengan situasi pandemi Covid-19, survei dilakukan melalui wawancara telepon.
Responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Indikator Politik Indonesia menggunakan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
