Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Sri Mulyani Minta Pengelolaan BLU tak Jadi Lahan Bisnis

Jumat 19 Mar 2021 13:20 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha

Petugas kebersihan beraktivitas di area Tebing Keraton, Ciburial, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5). Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis.

Petugas kebersihan beraktivitas di area Tebing Keraton, Ciburial, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5). Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis.

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
BLU diharapkan tidak identik dengan manajemen yang amburadul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Hal ini mengingat BLU mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun melalui pengelolaan secara presisi dengan manajemen baik dan berkualitas tinggi, sehingga BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 

“Saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi new normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis. Saya berharap BLU bisa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," ujarnya saat acara Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Baca Juga

Bendahara negara ini menginginkan di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik bidang manajemen pengelolaan pelayanan, sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.

"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," ucapnya.

Badan Layanan Umum (BLU) bukanlah sesuatu badan yang baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, BLU berupaya mengalami perubahan terutama dari sisi layanan.

"Penekanan pada layanan (BLU) itu begitu sangat penting, tapi juga kita melihat perkembangan BLU terdiri dari berbagai hal jenis dan jumlah juga kualitas layanannya dan juga dari sisi keuangan yaitu penerimaan negara," ungkapnya.

Dikarenakan beragamnya BLU, Kementerian Keuangan pun mengklasifikasikan menjadi lima rumpun-rumpun besar seperti bidang kesehatan yakni BLU pada rumah sakit, BLU pengelolaan kawasan, penyediaan barang, dan jasa lainnya serta pengelolaan dana.

"Ini bisa menciptakan sebuah populasi yang kemudian menciptakan benchmarking mana yang dikelola dengan baik di antara rumah sakit rumah sakit baik. Karena kami bisa membandingkan berdasarkan tadi kontrak kinerjanya, sehingga mereka kemudian terjadi yang disebut objektif alat monitoring organisasi ini, BLU bisa saling belajar dan tidak ada subjektif," jelasnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA