Kamis 18 Mar 2021 03:45 WIB

Survei FSGI: 8,27 Persen Guru Tolak Divaksin

Survei FSGI soal persepsi vaksin diikuti 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia.

Petugas kesehatan membantu mengisi formulir sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada tenaga pendidik. Ilustrasi
Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Petugas kesehatan membantu mengisi formulir sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada tenaga pendidik. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan hasil survei mereka mengenai persepsi guru atas program vaksinasi Covid-19. Dari survei itu didapati sebesar 8,27 persen guru menolak divaksin.

"Survei diikuti oleh 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,73 persen guru bersedia divaksinasi dan 8,27 persen guru menolak divaksinasi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung dalam paparan survey singkat tentang "Persepsi Guru Atas Program Vaksinasi" secara daring di Jakarta, Rabu (18/3).

Ia menyampaikan, jika data itu ditelusuri lebih lanjut maka yang tidak bersedia divaksin adalah guru yang berasal dari luar Jawa, pada jenjang SMA/SMK/MA, dan rentang usia di bawah 50 tahun. "Guru yang tidak bersedia divaksin cenderung memiliki alasan khawatir dengan efek samping vaksinasi dan ragu dengan kualitas vaksin," katanya.

Menurut dia, bila ada guru yang belum divaksin, ditambah siswa yang juga belum divaksin maka herd immunity secara komunal di lingkungan sekolah sulit terbentuk. "Herd immunity terbentuk jika 70 persen kekebalan kelompok terbentuk," ucapnya.

Fahriza pun memberi rekomendasi, meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi vaksinasi kepada guru, terutama di luar Jawa.

"Guru-guru yang belum mengikuti sosialisasi cenderung tidak bersedia mengikuti vaksinasi bagi guru," katanya.

Baca juga : Sosialisasi Manfaat Vaksin Bagi Guru Harus Digencarkan

Ia mengharapkan vaksinasi kepada guru dapat membantu kebuntuan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Jika masih banyak guru yang menolak untuk divaksinasi tentu pelaksanaan PTM di bulan Juli masih diragukan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti meminta dinas pendidikan di daerah untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk mensosialisasikan program vaksinasi kepada guru, termasuk ke murid. "Ada keraguan sebagian guru, ragu pada kualitas vaksin dan takut efek sampingnya, berarti harus ada yang menjelaskan ini dari dinas kesehatan," ucapnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement