REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara
Wacana pembatasan kuota bagi jamaah haji asal Indonesia oleh otoritas Arab Saudi tentunya akan menimbulkan dampak. Setidaknya biaya ibadah haji berpotensi mengalamai penyesuaian.
"Semakin kecil kuota, maka biaya per orang semakin besar," ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual, Senin (15/3).
Kendati demikian, potensi kenaikan biaya haji bisa terjadi ketika otoritas Arab Saudi telah memberikan kepastian soal dibukanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 Masehi. Saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah di sana ihwal penyelenggaraan haji.
Selain pembatasan kuota, hal lain yang mempengaruhi pembiayaan haji sehingga mempengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yakni protokol kesehatan pada aspek transportasi, pajak, dan kurs rupiah. "Salah satu variabel penentu perhitungan tersebut adalah penetapan protokol kesehatan pada aspek transportasi," kata dia.
Menag berharap ke depan ada kesepahaman antara ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan terutama menyangkut pembatasan fisik serta persyaratan tes usap (swab test). "Adanya sinkronisasi akan memudahkan kami dalam mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya supaya lebih tepat," kata dia.
Meski Pemerintah Indonesia masih menunggu kabar dari pihak Kerajaan Arab Saudi, Yaqut optimistis penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 Masehi akan dibuka. "Kami optimis kemungkinan diselenggarakannya haji tahun ini masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana juga di Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19," kata dia.
Selain itu otoritas terkait di Arab Saudi juga mengatakan akan membuka penerbangan internasional per 17 mei 2021. Menurutnya situasi tersebut lebih positif dibanding tahun lalu di mana Arab Saudi menutup penerbangan luar negeri tidak terkecuali selama musim haji di tahun 2020.
"Oleh karena itu, seberapa tipis kemungkinannya kami masih terus menyiapkan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Kami di kemenag terus beruapya progresif untuk melakukan upaya penyelenggaran haji 1442/2021. Kami terus respons situasi terkini dengan langkah-langkah strategis terukur, setidaknya kita telah siap jika pemerintah Arab Saudi membuka akses ke tanah suci bagi jamaah haji kita," terangnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap terus melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji. "Kami terus melakukan upaya diplomasi dengan berbagai otoritas di Arab Saudi antara lain dengan duta besar kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, menteri urusan haji dan umroh Arab Saudi serta lembaga-lembaga terkait lainnya baik pertemuan tatap muka langsung, melalui video conference, melalui telepon maupun melalui surat," kata Yaqut
Yaqut menjelaskan, Kemenag juga menyusun beberapa skenario terkait keberangkatan haji. Skenario yang disiapkan tersebut meliputi penerapan protokol kesehatan, pergerakan jamaah di Tanah Suci, durasi masa tinggal di Arab Saudi dan aspek ibadah haji di masa pandemi.
"Terkait hal terakhir kami melakukan mudzakarah dan bahtsul masail membahas ketentuan syariat dibandingkan dengan situasi lapangan ketika haji dilakukan di masa pandemi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
