REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus melalukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis termasuk cabai rawit. Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, menegaskan tidak ada impor untuk merespons kenaikan harga cabai yang terjadi dua bulan terakhir, namun Kementan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pasokan dan meredam kenaikan harga cabai rawit.
"Kami sudah berkoodinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Paguyuban Pedagang dan Pengelola Pasar Induk Kramat Jati, serta dengan para Champion Cabai Indonesia," ujar Anton panggilan akrabnya, dalam siaran pers, Ahad (14/3).
Berbagai upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan meredam kenaikan harga cabai rawit dibahas dalam rakor tersebut. BKP menggelar pasar cabai murah di 34 titik yang berlangsung dari tanggal 8-20 Maret. Ditjen Horti akan mendukung pendistribusian cabai dengan fasilitasi sarana distribusi yang dimiliki. Selain itu Ditjen Horti juga menyusun perjanjian kerjasama dengan RNI dalam upaya stabilisasi pasokan ini.
PT Rajawali Nusindo (RN) yang tidak lain adalah anak Perusahaan PT RNI berperan sebagai off taker yang menjembatani antara Champion/Pertani cabai dengan Pasar Induk Kramat Jati. PT RN juga dapat memfasilitasi petani dalam mencarikan pembeli dan memanfaatkan infrastruktur yang dimilikinya di seluruh Indonesia.
Di samping melakukan upaya-upaya tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Tommy Nugraha menjelaskan, bulan April diprediksi pasokan sudah aman sehingga tidak perlu ada impor cabai. Data Early Warning System (EWS) menunjukkan, neraca produksi cabai rawit surplus sebesar 42 ribu ton di bulan April dan 48 ribu ton di bulan Mei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
