Keempat negara, ditambah Uni Eropa dan PBB, menyepakati "langkah kecil” untuk menghidupkan kembali perundingan damai di Timur Tengah, Kamis (11/3). Yordania, Mesir, Prancis dan Jerman ingin memanfaatkan situasi pasca pemilu untuk mendorong Israel dan Palestina agar kembali ke meja perundingan.
Pembicaraan langsung antara kedua pihak terhenti sejak lebih dari satu dekade. Belum jelas, apakah prakarsa baru dari jiran Arab dan Eropa itu akan mampu menciptakan terobosan berarti, terlebih tanpa keterlibatan Amerika Serikat.
Sejauh ini pemerintahan Presiden Joe Biden hanya mengimbau kedua pihak agar menahan diri, dan tidak melakukan langah sepihak yang bisa melukai upaya perdamaian. Washington yang masih disibukkan oleh pandemi corona diyakini belum akan menggalang upaya serius untuk menyelesaikan konflik lintas generasi itu.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak, di dalam jangka waktu sesuai kalender pemilu,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian. Pertemuan itu nantinya akan berusaha "mengidentifikasi langkah-langkah guna membangun rasa saling percaya.”
Dia menyebut pihaknya akan fokus menggarap program kesehatan dan pemulihan ekonomi, tanpa memberikan rincian.
Namun begitu, prakarsa baru perundingan damai akan bergantung pada hasil pemilihan umum di Israel pada 23 Maret mendatang, dan di Palestina pada penghujung Mei.
Hasil pemilu diyakini bisa memperumit situasi, menurut Menlu Jerman, Heiko Maas. Sebabnya "menjadi sangat penting bahwa dialog menjadi agenda” politik, katanya. Adapun rekan sejawatnya dari Mesir dan Yordania menekankan, perundingan kali ini digelar "untuk menyelamatkan solusi dua negara.”
Kisruh seputar Yerusalem
Prakarsa baru itu diumumkan ketika ketegangan baru menyapu Timur Tengah. Menyusul perselisihan soal program pengamanan dengan Israel, Yordania membatalkan kunjungan pewaris tahta, Hussein Bin Abdullah ke Yerusalem.
Pangeran Hussein sedianya dijadwalkan tiba pada Rabu (10/3) dan akan berziarah ke al-Aqsa. Namun rencana itu dibatalkan lantaran Israel mengubah agenda lawatan secara sepihak, yang dianggap sebagai upaya membatasi hak warga Palestina dan kaum muslim untuk beribadah di situs bersejarah tersebut.
"Kami sudah sepakat dengan Israel soal kunjungan itu,” kata Menteri Luar Negeri Ayman al-Safadi, dalam sebuah pernyataan di televisi nasional. "Tapi kami terkejut ketika pada saat terakhir Israel memberlakukan peraturan baru.”
"Al-Aqsa adalah rumah ibadah bagi kaum muslim dan Yordania tidak akan membiarkan segala bentuk campurtangan. Israel tidak berdaulat atas tempat ini,” imbuhnya.
Adapun Israel menyatakan kunjungan dibatalkan akibat "perselisihan soal angkah pengamanan dan keamanan di lokasi,” tulis kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Jumat (12/3).
Ketegangan itu turut berdampak pada rencana kunjungan bersejarah Netanyahu ke Uni Emirat Arab, pasca normalisasi hubungan diplomasi akhir tahun silam.
Dia direncanakan melawat ke Abu Dhabi pada Kamis (11/3). Kunjungan itu batal usai mendapat penolakan dari Yordania. "Kunjungannya ditunda menyusul hambatan dalam mengkoordinasikan penerbangannya melintasi ruang udara Yordania,” tulis kantor Netanyahu lagi.
Kepada wartawan, sang perdana menteri mengakui kunjungan ke UEA urung terjadi "karena kesalahpahaman” dengan Yordania. Dia mengaku pemerintah di Amman segera mengizinkan penerbangannya tidak beberapa lama kemudian.
rzn/hp (rtr, afp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
