REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia telah menyetujui komitmen Paris Agreement dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Bangsa-bangsa, yang diawali dengan mereduksi emisi karbon dioksida yang berlaku pada 2020. Jakarta, sebagai pusat Ibu Kota, diharapkan dapat mengawali perubahan lingkungan yang lebih baik. Itu karena pusat kota merupakan pusat hiruk pikuk dengan banyaknya kemacetan dan transportasi yang kerap sesak.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yakin Ibu Kota dapat mengaplikasikan konsep sustainability city bahwa pembangunan kota seharusnya tidak hanya memperhatikan ekonomi saja, namun juga kualitas hidup manusia di dalamnya.
“Kami menyadari bahwa transportasi itu merupakan denyut nadi dalam kehidupan perkotaan, kita harus memastikan bahwa transportasi itu ramah lingkungan dan bebas polusi,” ucapnya dalam Webinar Katadata Forum ‘Green Transportation Roadmap’ pada Selasa (9/3).
Apa yang diungkapkan Ahmad Riza selaras dengan pernyataan Widhyawan Prawiraatmaja selaku Pembina Koaksi Indonesia. Menurut dia, jika sudah komitmen dengan menciptakan transportasi ramah lingkungan sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak menunda.
Maka peta jalan untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik harus lebih jelas. Seperti menggunakan emisi Euro yang tujuannya untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor.
“Sekarang menggunakan bahan bakar yang kualitasnya relatif rendah misalnya standar emisi Euro 2 gitu ya, kenapa kita tidak menyarankan Euro 4 atau Euro 5 sekalian. Mungkin kita tidak bisa meratakan di seluruh Indonesia, kenapa Jakarta tidak mencapai champion,” ungkap Widhyawan.
Bergerak sedikit demi sedikit dan pasti, Direktur Konservasi Energi, Luh Nyoman Puspa Dewi menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia saat ini fokus terhadap motor listrik. Ia mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan penelitian memodifikasi motor dengan bahan bakar listrik dan baterai.
“Harapannya motor-motor yang dimodifikasi dengan bahan bakar listrik jadi lebih murah. Memang peraturan harus dipenuhi pada masyarakat dan tentunya juga industri,” katanya.
Komitmen global Presiden Jokowi dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan sesuai Paris Agreement, menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana mengatakan akan menuju angka 23 persen untuk energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada 2025.
Selain itu, menggadangkan waste-to-energy juga atau limbah ke energi yang merupakan proses menghasilkan energi ke dalam bentuk listrik atau panas. Bisa juga pengolahan limbah yang menjadi sumber bahan bakar.
“Jadi dua-duanya harus dijaga, jadi kita menjaga komitmen global Presiden. Kita memastikan bahwa program dan kebijakan match dengan apa yang ditargetkan. Pengurangan Rumah Kaca juga dapat tercapai,” kata dia dalam diskusi yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
