Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Ini Keluhan Terbanyak dalam Program BPJS Kesehatan Mendengar

Senin 08 Mar 2021 23:59 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi membuka Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar yang menyerap aspirasi, keluhan dan masukan dari berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan (stakeholders). Hasilnya, antrean yang lama menjadi keluhan yang terbanyak yang masuk ke BPJS Kesehatan hingga Senin (8/3).

Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Jakarta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi membuka Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar yang menyerap aspirasi, keluhan dan masukan dari berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan (stakeholders). Hasilnya, antrean yang lama menjadi keluhan yang terbanyak yang masuk ke BPJS Kesehatan hingga Senin (8/3).

Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Program BPJS Kesehatan Mendengar jadi ajang evaluasi lembaga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi membuka Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar yang menyerap aspirasi, keluhan dan masukan dari berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan (stakeholders). Hasilnya, antrean yang lama menjadi keluhan yang terbanyak yang masuk ke BPJS Kesehatan hingga Senin (8/3).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu pihaknya melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders yang dijadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lima tahun ke depan. 

"Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," kata Ali dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, di kantor pusat BPJS Kesehatan, Senin (8/3). 

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Kemudian hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

"Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS," katanya. 

Sejauh ini, pihaknya menerima keluhan terbanyak yaitu peserta JKN-KIS yang merasa dianaktirikan dan harus mengantre dalam waktu yang lama hingga lima atau enam jam.  Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya berencana mengembangkan satu sistem antrean dalam jaringan yang tidak hanya bisa diakses oleh BPJS Kesehatan melainkan juga peserta. 

"Kemudian kami akan bekerja sama dengan rumah sakit dan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem inj yang ada customer journey atau patient journey. Dari awal kalau pasien harus dirujuk ke rumah sakit, dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan juga peserta melihat di telepon pintarnya kalau dirujuk ke rumah sakit (mitra). Dokter bisa cek apakah rumah sakitnya sudah penuh atau belum dan kalau penuh, jangan dirujuk ke sana," katanya.

Sebab, dia melanjutkan, kalau peserta JKN-KIS masih dirujuk ke sebuah rumah sakit mitra yang sudah penuh maka peserta akan kembali lagi atau dipingpong. Selain melihat keterisian rumah sakit, ia menyebutkan peserta yang tengah berobat juga bisa mengecek akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada jam berapa, misalnya jam 11 pagi. Sehingga, dia melanjutkan, pasien diharapkan jangan berangkat terlalu pagi jam 7. 

"Nanti terlalu lama menunggu.  Diharapkan dengan ini maka peserta bisa tahu kira-kira berapa menit atau berapa lama lagi," katanya.

Pihaknya juga berharap rumah sakit juga ikut aktif mengisi jam waktu pelayanan pasien. Lebih lanjut Ali berharap sistem antrean online ini bisa direalisasikan sesegera mungkin. Untuk mendukung antrean ini, Ali juga menargetkan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

"Kendati demikian, kami masih menunggu masukan dari BPJS mendengar, kemudian kita memasukkannya dalam rencana strategis lalu kami menyusunnya, termasuk melakukan peningkatan kapasitas orangnya atau SDM," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA