Jaksa Konfirmasi Aliran Fee Bansos ke Ketua PDIP Kendal

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ilham Tirta

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti  berjalan keluar usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/2/2021). KPK memeriksa Akhmat Suyuti sebagai saksi bagi tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti berjalan keluar usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/2/2021). KPK memeriksa Akhmat Suyuti sebagai saksi bagi tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. | Foto: RENO ESNIR/ANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi dugaan penerimaan uang Rp 2 miliar oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Suyuti dari hasil fee pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Nama Suyuti disebut dalam sidang lanjutan dua terdakwa,  Harry Van Sidabukke  dan  Ardian Iskandar Maddanatja  dalam perkara suap terkait penunjukan perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3). 

Disebutnya nama Suyuti bermula saat mantan PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso yang  dihadirkan sebagai saksi dikonfirmasi jaksa terkait adanya penyerahan sejumlah uang di Bandara Halim Perdanakusuma saat Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara hendak pergi ke Semarang. "Apakah saudara tahu ada penyerahan yang ke Semarang?" tanya Jaksa KPK, Muhammad Nur Aziz kepada Joko. 
 
"Saya coba sampaikan (rincian) di sini, untuk peneyerahan ke pak Menteri melalui Pak Adi (Adi Wahyono) (Rp) 8,4 miliar, diberikan bertahap Rp 2 miliar uang untuk apa kurang tahu diminta untuk serahkan saja, kemudian Rp 3 miliar saya sampaikan di ruang pak Adi juga informasinya untuk bayar pengacara, kemudian Rp 1,4 miliar saya sampaikan di ruang pak Adi, lalu Rp 2 miliar saya sampaikan di Bandara Halim waktu itu mau tugas ke Semarang, saya sampaikan ke Pak Adi di parkiran," ungkap Joko. 
 
Jaksa lalu mengonfirmasi hal yang sama  ke mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono yang juga dihadirkan sebagai saksi. "Tadi Pak Adi mengatakan untuk operasional. Apakah ada dari penggunaan operasional tersebut di luar untuk kegiatan Kementerian, artinya untuk kegiatan pribadi Juliari sendiri?" tanya Jaksa . 
 
"Saya tidak tahu," jawab Adi. 
 
"Apa diberikan ke Ahmad Suyuti?" cecar jaksa lagi. 
 
"Saya tidak tahu dalam proses penyerahan di situ. Tugas saya hanya menyerahkan (uang) di Bandara," ujar Adi. 
 
"Atas perintah siapa yang penyerahan (uang) di bandara?" tanya jaksa lagi. 
 
"Pak Menteri," jawabnya. 
 
Mendengar jawaban Adi, Jaksa lalu memutarkan percakapan telepon antara Adi dengan Suyuti. Dalam percakapan itu, disebut kalimat 'ada titipan dari Pak Menteri'. 
 
Kepada Jaksa, Adi mengaku bahwa arti dari kalimat 'ada titipan dari Pak Menteri' hanyalah berarti sesuatu yang hendak diberikan ke Ahmad Suyuti dari Juliari. Namun, dia mengaku tidak jadi menyerahkan ke Ahmad  Suyuti langsung lantaran Juliari mengadakan kunjungan ke Semarang. 
 
"Artinya memang mau dikirimkan, tapi terus tiba-tiba ada kunjungan kerja," jelasnya. 
 
"Artinya betul ada penyerahan uang ke Pak Ahmad Suyuti ya?" tanya jaksa.
 
"Saya pernah ketemu waktu istirahat di KPK ketemu Pak Yuti. Sisanya menyerahkan uang, kalo melalui Semarang melalui Pak Eko," jawabnya. 
 
Menurut Adi, hubungan Juliari dengan Ahmad Suyuti akrab. Sebab, Juliari sebelum menjabat sebagai Mensos merupakan adalah Caleg DPR Dapil I Jateng yang meliputi Kendal. 
 
"Secara persis saya tidak tahu (hubungan Suyuti dan Juliari), hanya pak Menteri kan Dapilnya Jateng I, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Salatiga," terang Adi. 
 
Dalam perkara ini Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso sebesar Rp 1,28 miliar. Suap diberikan karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket.
 
Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp 1,95 miliar. Ketiganya menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.
 
 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Saksi Sebut Ihsan Yunus Pengusul Vendor Pengadaan Bansos

Jaksa Putar Rekaman Ketua PDIP Kendal dan Tersangka Bansos

Sepeda Brompton untuk Dua Pejabat Kemensos di Kasus Juliari

Saat Jaksa Tuding Saksi Terdakwa Penyuap Juliari Berbohong

Pengakuan Sekjen Soal Permintaan Uang Operasional Bansos

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark