REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pengerjaan proyek normalisasi bisa dimulai tahun ini karena pihaknya telah melakukan pembebasan lahan. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpendapat lain.
Ariza mengatakan, pihaknya telah membebaskan 7,6 kilometer (km) lahan di bantaran Kali Ciliwung selama periode 2019-2020. "Ya alhamdulillah 2019-2020 tugas pemprov terkait normalisasi, (kami telah) melakukan pembebasan lahan. Dalam 5 tahun ke depan kita menganggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan (yang belum)," kata Ariza kepada wartawan, Ahad (7/3).
Ia meminta Kementerian PUPR memulai pengerjaan normalisasi atau memasang sheet pile beton di lahan yang sudah dibebaskan pada tahun ini. "Tugas menteri PUPR, kementerian, dukungan Pak Basuki dan lain-lain, membuat tanggul-tanggul sheet pile. Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun kembali," ujarnya.
Kementerian PUPR ternyata berpendapat lain. Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, mengatakan, pihaknya ingin memulai normalisasi saat semua lahan sudah dibebaskan.
"Kementerian PUPR tidak mau kejadian lagi ketika dialokasikan anggaran APBN untuk normalisasi sungai, (tapi) di lapangan pembebasan lahan tidak clean and clear serta tidak tuntas," kata Firdaus kepada Republika, Senin (8/3).
Firdaus menjelaskan, pihaknya enggan memulai pekerjaan saat lahan belum dibebaskan semuanya karena menyangkut kinerja Kementerian PUPR. Ia tak mau Kementerian PUPR yang disalahkan jika banjir kembali terjadi karena pekerjaan dilakukan setengah-setengah. "Normalisasi itu pada dasarnya harus total dan menyeluruh sehingga tidak ada lagi bottle neck (penyempitan)," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, keputusan untuk memulai pengerjaan normalisasi tetap ada di tangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Bisa saja dimulai tahun ini atau menunggu semua lahan bebas beberapa tahun lagi.
Di sisi lain, pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan anggaran tahun ini untuk menormalisasi Kali Ciliwung sebesar Rp 400 miliar. "Jadi keputusan nanti ada pada Menteri PUPR," ungkap Firdaus.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, berharap pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan berjalan secara simultan. "Kita berharap itu berjalan seiring lah. Pembebasan jalan terus, normalisasi juga terus berlangsung," kata dia kepada Republika, Senin.
Sebab, kata dia, jika menunggu semua lahan bebas, maka akan butuh waktu beberapa tahan lagi. Masyarakat pun akan terus terdampak banjir luapan Kali Ciliwung jika pengerjaan terus ditunda.
Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini. Sebaliknya, ia berharap pula pemerintah pusat untuk proaktif. "Kita di DPRD Insya Allah bakal mendukung kalau itu program untuk mengatasi banjir termasuk normalisasi sungai," ujarnya.
Normalisasi Kali Ciliwung merupakan salah satu program pengendalian banjir di Ibu Kota, yang mulai dikerjakan pada 2013 silam. Dalam pengerjaannya, Pemprov DKI bertanggung jawab membebaskan lahan. Sedangkan Kementerian PUPR bertugas mengerjakan proyek normalisasinya.
Namun, proyek itu terhenti seiring bergantinya kepemimpinan Jakarta dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Anies Baswedan pada 2017. Anies diketahui memang tak ingin melanjutkan proyek normalisasi. Ia memiliki konsep tersendiri untuk mengatasi luapan Kali Ciliwung, yakni naturalisasi.
Sekitar dua tahun Anies menjabat atau pada 1 Januari 2020, banjir besar melanda Ibu Kota. Ketika itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung baru rampung 16 kilometer (km) dari target 33 km. Walhasil, hanya area sepanjang 16 km itu saja yang terbebas dari banjir luapan Ciliwung.
Belakangan, Wakil Gubernur DKI Ariza menegaskan bahwa program normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan. Dengan dibebaskannya lahan 7,6 km, berarti kini tersisa sekitar 10 km lagi yang harus dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
