REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk hingga kini masih belum terealisasi. Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang ingin memenuhi salah satu janji kampanyenya, yaitu menjual saham perusahaan bir masih terganjal persetujuan di DPRD DKI.
Dari rangkuman Republika.co.id, Fraksi PAN, PKS, dan Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung rencana pelepasan saham tersebut. Sedangkan, Fraksi Partai Demokrat (PD) belum mengambil keputusan dalam hal itu. Kemudian, Fraksi PSI dan PKB-PPP belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.
"Kita dari Fraksi PD sampai saat ini belum ada tanggapan. Masih dalam pembahasan di fraksi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Desie Christhyana Sari kepada Republika.co.id, Senin (8/3).
Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco. Ia menuturkan, pihaknya sangat setuju jika saham pemprov yang ada di perusahaan tersebut dilepaskan. "Sangat setuju, lebih baik untuk bangun sekolah negeri yang bayak dananya. Rakyat Jakarta banyak perlu sekolah negeri. Banyak yang putus sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah di swasta," ujar Basri.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto mengatakan, sejak 2019, banyak masukan yang disampaikan ke pihaknya untuk ikut mendorong penjualan saham perusahaan minuman keras milik Pemprov DKI tersebut. “Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalakan perpres soal investasi miras,” tutur Bambang.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin juga menyampaikan, pihaknya mendukung rencana Pemprov DKI yang ingin melepas saham perusahaan tersebut. Dia menyebut, pihaknya juga meminta pimpinan DPRD DKI agar segera merespons rencana pelepasan saham perusahaan itu.
"Dari awal kepemimpinannya, Gubernur Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham pemprov di PT Delta. Bahkan, Pak Sandi pada 2017 akan melelang PT Delta," ungkap Arifin.
"PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini," kata Arifin menambahkan.
Hanya saja, Fraksi PDIP yang meraih 24 kursi dari total 106 kursi DPRD DKI bersikukuh menentang kebijakan Anies. Lewat Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, kebijakan Anies melepas saham di perusahaan bir membutuhkan alasan yang bisa diterima. Pasalnya, saham milik Pemprov DKI di PT Delta selama ini menguntungkan dengan sumbangan dividen puluhan miliar setiap tahunnya.
"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya lewat akun Twitter, @prasetyoedi_, seperti dikutip Republika.co.id, Sabtu (6/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
