Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Demokrat Malut Ancam PAW Ketua DPRD Halmahera Utara

Ahad 07 Mar 2021 23:29 WIB

Red: Ratna Puspita

Bendera Partai Demokrat

Bendera Partai Demokrat

Foto: Yogi Ardhi/Republika
Ada sejumlah kader PD Malut yang diduga mengikuti KLB di Deli Serdang.

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut) secara tegas akan memecat dan PAW terhadap pengurus dan kader yang terlibat di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Ancaman ini berlaku juga untuk Ketua DPRD Halmahera Utara.

"DPP Demokrat ambil langkah tegas terhadap kader yang membelot, dan ada sejumlah kader PD Malut diduga mengikuti KLB di Deli Serdang, yakni Ketua DPC Halmahera Utara Julius Dagilaha, Sekretaris DPD Malut Fahri Sangaji, Pengurus DPD Demokrat Malut Akbar Basra, dan Ketua DPC Halmahera Tengah Masri Hidayat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Malut Hendrata Thes, di Ternate, Ahad (7/3).

Baca Juga

Untuk Halmahera Utara (Halut), KLB tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Halut Julius Dagilaha yang juga Ketua DPC Demokrat. Sehingga, Partai Demokrat memberikan sanksi kepada pengurus maupun kader yang hadir dalam KLB yang tidak memenuhi AD/ART dan dinilai ilegal.

Hendrata yang juga Bupati Kepulauan Sula itu menyebut, anggota DPRD yang ikut menghadiri KLB sanksinya bukan hanya dipecat sebagai kader, tetapi akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Nama-nama yang hadir KLB telah dikantongi pihaknya, sehingga sesegera mungkin bakal diusulkan ke DPP untuk segera dipecat dan PAW.

"Kami sudah tahu siapa saja yang hadir pada KLB di Sibolangit, Deli Serdang, sehingga kami usulkan ke DPP sesegera mungkin untuk dipecat dan PAW khusus kepada anggota DPRD aktif," ujarnya pula.

Menurutnya, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sah sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu, sehingga KLB yang dilaksanakan disebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART. "Terlebih lagi pelaksana KLB ilegal tersebut merupakan orang-orang yang sudah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat," katanya lagi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA