Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

DKI Anggarkan Rp 5 T untuk Lahan Normalisasi Ciliwung

Ahad 07 Mar 2021 21:15 WIB

Rep: Febryan A / Red: Andi Nur Aminah

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020).

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020).

Foto: ANTARA FOTO
Kementerian PUPR diminya mulai pengerjaan normalisasi tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 5 triliun selama lima tahun ke depan untuk membebaskan lahan di bantaran Kali Ciliwung. Sembari pembebasan lahan berlangsung, ia berharap pengerjaan normalisasi dimulai oleh Kementerian PUPR. 

"Ya alhamdulillah 2019-2020 tugas pemprov terkait normalisasi, (kami telah) melakukan pembebasan lahan. Dalam lima tahun ke depan kita menganggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan," kata Ariza kepada wartawan di GOR Baseball Rawamangun, Jakarta Timur, Ahad (7/3). 

Ia pun meminta Kementerian PUPR memulai pengerjaan normalisasi tahun ini. "Tugas menteri PUPR, kementerian, dukungan Pak Basuki dan lain-lain, membuat tanggul-tanggul sheet pile. Mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun kembali," ujarnya. 

Baca Juga

Pada Jumat (5/3) lalu, Ariza juga sudah menyampaikan hal serupa. Ia menyebut, butuh Rp 5 triliun dana untuk menyelesaikan pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung. 

Adapun sepanjang 2019-2020, kata dia, Pemprov DKI telah membebaskan 7,6 km lahan di bantaran Ciliwung. Lahan tersebut sudah bisa dipasangi sheet pile beton oleh pihak Kementerian PUPR. 

Normalisasi Kali Ciliwung merupakan salah satu program pengendalian banjir di Ibu Kota, yang mulai dikerjakan pada 2013 silam. Dalam pengerjaannya, Pemprov DKI bertanggung jawab membebaskan lahan. Sedangkan Kementerian PUPR bertugas mengerjakan proyek normalisasinya. 

Namun, proyek itu terhenti seiring bergantinya kepemimpinan Jakarta dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Anies Baswedan pada 2017. Anies diketahui memang tak ingin melanjutkan proyek normalisasi. Ia memiliki konsep tersendiri untuk mengatasi luapan Kali Ciliwung, yakni naturalisasi. 

Sekitar dua tahun Anies menjabat atau pada 1 Januari 2020, banjir besar melanda Ibu Kota. Ketika itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung baru rampung 16 kilometer (km) dari target 33 km. Walhasil, hanya area sepanjang 16 km itu saja yang terbebas dari banjir luapan Ciliwung. 

Belakangan, Wakil Gubernur DKI Ariza menegaskan bahwa program normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan. Dengan dibebaskannya lahan 7,6 km pada 2019-2020, berarti kini tersisa sekitar 10 km lagi yang harus dibebaskan.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA