REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak ingin perusahaan pelat merah menjadi menara gading. Hal ini yang mendasari Erick membangun fondasi BUMN dengan lima pilar utama dalam percepatan transformasi BUMN yang meliputi menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi masyarakat; inovasi model bisnis; pemanfaatan teknologi; investasi; dan pengembangan SDM.
Untuk investasi, Erick mendorong ekosistem kerja sama sesuai dengan core business atau bisnis inti BUMN dan supply chain atau rantai pasok yang harus sama-sama menguntungkan.
"Bayangkan, pertama kali saya menjabat dapat laporan 159 BUMN kena kasus korupsi, 53 tersangka, karena bukan menciptakan ekosistem investasi yang sehat tapi berdasarkan basis proyek dan tidak proses bisnis," ujar Erick saat rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Jumat (5/3).
Erick menyoroti tiga faktor utama dalam imvestasi BUMN yakni infrastruktur, pendaan, dan akses pasar. Erick meminta BUMN segera melakukan adaptasi dan transformasi agar tetap mampu bersaing dengan pasar.
Erick mencontohkan PT Telkom yang memiliki perusahaan MDI untuk investasi startup atau rintisan. Kementerian BUMN mendukunh penuh pengembangan perusahaan rintisan yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia. Telkom, ucap Erick, tak boleh lagi hanya berdiri sebagai perusahaan telekomunikasi, melainkan harus sebagai pemain besar dalam layanan digital.
Untuk pendanaan, Erick menyoroti sistem perbankan di Indonesia yang kurang ramah, terutama kepada pelaku usaha yang tidak memiliki rekam jejak perbankan seperti UMKM.
Oleh karenanya, Erick membentuk holding ultra mikro yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM yang ditargetkan rampung pada kuartal III. Erick ingin keberadaan holding ultra mikro mampu menjadi sarana yang tepat dalam mendorong BUMN naik kelas.
"Yang tadinya nasabah PNM mendapatkan pinjaman Rp 1 juta sampai Rp 3 juta tanpa agunan, dengan adanya sinergi holding ultra mikro ini maka si nasabah tersebut bisa naik kelas menjadi pengusaha yang bisa mendapatkan pinjaman Rp 20 juta hingga Rp 30 juta," ucap Erick.
Dengan begitu, Erick berharap para pelaku usaha usaha mikro bisa naik kelas menjadi pengusaha yang bisa mendapatkan akses kredit ke bank atau bankable.
"Selain itu kita harus menurunkan cost of fund, pada Jumat (5/3) Himbara telah mengumumkan untuk menurunkan suku bunga tetapi ini buat kita (pengusaha besar), sedangkan untuk pelaku usaha di bawah atau akar rumput pinjamannya jauh lebih mahal dibandingkan kredit yang diperoleh pengusaha besar. Ini tidak fair," lanjut Erick.
Erick menilai kehadiran holding ultra mikro dapat membantu pembiayaan dengan bunga yang terjangkau. Erick juga telah meminta OJK agar bank swasta juga dapat menurunkan suku bunga seperti yang dilakukan bank negara.
"Paling tidak himbara kalau untung, dividennya balik ke negara. Saya minta ke OJK, kalau boleh tidak hanya himbara tapi bank swasta juga pada saat ini harus bisa menurunkan bunga dan bantu restrukturisasi supaya dampaknya lebih besar," ucap Erick.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, juga sudah berhasil menggabungkan bank syariah milik anak usaha perbankan nasional melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Erick berharap BSI mampu menjadi andalan pembiayaan bagi para pelaku usaha dan pengembangan industri halal di Indonesia, mulai dari kuliner, busana, hingga kosmetik.
"Contoh juaranya sudah ada seperti Wardah kemudian kemarin crazy rich dari Surabaya dengan Ms Glow. Juara era seperti ini terjadi apakah melalui BRI dengan usaha mikro atau dengan syariah dari pendanaan, atau tadi yang dinamaka Telkom dengan infrastrukturnya," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
