REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab kritikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terkait kinerja DPR pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 lalu. Dasco mengatakan DPR merupakan lembaga yang terdiri dari fraksi yang beragam dan berbeda dengan kementerian atau institusi seperti Polri dan TNI yang pengambilan keputusannya secara top-down.
"Di DPR RI ini harus berdasarkan musyawarah dan mufakat karena kita menghindarkan voting," kata Dasco kepada Republika, Ahad (7/3).
Terkait kritikan Formappi bahwa perencanaan legislasi DPR buruk lantaran sampai masa sidang III belum juga mengesahkan Prolegnas Prioritas, Dasco mengakui memang sempat terjadi tarik menarik antarfraksi terkait penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Namun, ia mengatakan, hal tersebut sudah selesai dan akan diputuskan dalam masa sidang mendatang.
"Dalam program legislasi memang ada sedikit tarik menarik antara fraksi-fraksi yang kemudian kita sudah bersepakat bahwa kita akan tetapkan Prolegnas Prioritas 2021 pada bulan Maret ini di awal masa sidang," ucapnya.
Ketua harian Partai Gerindra itu juga menanggapi kritikan Formappi terkait sikap DPR yang tidak tegas terhadap perubahan struktur anggaran yang ditetapkan APBN 2021 oleh Kementerian Keuangan. Dasco mengatakan, pimpinan DPR bersama dengan Banggar dan Komisi XI akan mengadakan rapat konsultasi terkait hal itu.
Formappi juga mengkritisi sikap DPR di bidang pengawasan yang melakukan fit and proper test secara tertutup. Dasco pun mempertanyakan kritikan tersebut.
"Fit and proper test yang digelar tertutup itu yang bagaimana ya? Karena memang yang pertama, pada masa pandemi ini memang dibatasi. Jangankan orang luar, untuk anggota komisi tersebut juga dibatasi baik jumlah dan waktu, karena protokol kesehatan. Jadi, saya belum bisa paham yang mana fit and proper test yang tertutup," kata dia.
Kendati demikian ia berterima kasih kepada Formappi yang kerap menyampaikan kritikannya kepada DPR. Menurutnya, kritikan dari Formappi merupakan masukan agar DPR kedepan lebih baik.
Sebelumnya, Formappi mengkritisi kinerja DPR baik dari fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 lalu. Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan kinerja DPR pada masa sidang III kemarin masih sama dengan kinerja DPR pada masa sidang tahun sebelumnya yang kerap dinilai buruk.
"DPR gagal menjadikan Masa Sidang III sebagai momentum untuk membangkitkan optimisme dalam meningkatkan kinerja legislasi," kata dia dalam konferensi pers, Ahad (7/3).
