Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Peneliti LIPI : Dinasti Politik Bikin Iri Kader

Ahad 07 Mar 2021 13:53 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Kepengurusan partai yang 'dikelola' keluarga seperti PDIP dan Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyoroti dinasti politik di sejumlah partai politik. Kondisi ini dipandang Siti Zuhro menimbulkan rasa iri di kalangan kader.

Berdasarkan rekam jejak sejarah partai di Indonesia, ada yang kepengurusannya 'dikelola' keluarga. Di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) yang kepengurusannya selalu berada di bawah Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat yang dikelola keluarga Cikeas dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Siti Zuhro menyayangkan praktek dinasti yang terjadi di kedua partai itu. Ia mengingatkan bahwa praktek dinasti malah terkesan menghambat karir kader lainnya. "Idealnya dinasti politik dalam parpol dihindari. Apalagi kalau jabatan tertinggi di parpol itu diperoleh dengan cara pintas atau lompat-lompat. Hal ini akan menimbulkan rasa iri dari para kader yang pada dasarnya sudah menunggu lama," kata Zuhro pada Republika.co.id, Ahad (7/3).

Baca Juga

Zuhro menemukan masalahnya di Indonesia kecenderungan untuk mengangkat kerabat (suami, istri, anak, kakak, adik, ponakan) dalam kepengurusan partai terbilang tinggi. Sehingga kecenderungan ini menurutnya mengusik rasa keadilan dalam proses promosi kader. "Sistem merit (merit system) tidak dikedepankan, tapi praktik kolutusme dan nepotisme justru marak," ujar Zuhro.

Zuhro menyebut gejolak yang muncul di Demokrat saat ini menunjukkan resistensi kader-kader yang terpental dan dipecat. Kemudian ada juga dari kelompok mereka yang tak puas terhadap kepemimpinan Demokrat saat ini. 

"Ini juga merupakan cerminan mampetnya komunikasi antar elit, antara pimpinan partai dengan kader, elit atau senior dan tak efektifnya lembaga yang mengatasi silang pendapat atau resolusi konflik di internal partai," ucap Zuhro.

Kepala KSP Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai. 

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan 'perang mencari keadilan'.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA