Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Benarkah Kudeta Demokrat Ingin Agar PKS Oposisi Sendirian?

Sabtu 06 Mar 2021 21:00 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Foto: Antara/Endi Ahmad
Siti Zuhro menilai pemerintah bertanggung jawab dalam upaya stabilitas politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.  Stabilitas penting untuk pembangunan.

"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata dia saat diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik. Oleh sebab itu, kata ia, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah.

Baca Juga

Menurut Siti Zuhro, sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis."Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.

Menurut Siti hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai juga bagus. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus buat persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).

Meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian menjadi partai oposisi.

Kisruh di tubuh demokrat, kata dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2009 tersebut agar menentukan sikap yang pasti yakni oposisi atau pendukung pemerintah.

Jika sikap tegas ditampilkan Demokrat sejak awal, Siti menyakini kejadian yang menimpa partai itu akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat."Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA