REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) telah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang baru. Meskipun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kepengurusannya menilai KLB itu ilegal.
Bahkan, Wakil Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui rencana Moeldoko untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB di Sibolangit. Jika benar adanya, maka ia menilai Jokowi telah membiarkan pejabat pemegang kekuasaan saat ini mengintervensi partai politik yang sedang beroposisi.
"Kalau itu betul-betul dilakukan dan dibiarkan saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa, jabatan Pak Moeldoko itu Kepala Staf Kepresidenan, ini jabatan politik, lalu melakukan gerakan-gerakan politik, nah ini karena jabatannya yang punya bos atasan atau karena dirinya sendiri, bagaimana membedakan itu," tutur Andi dalam diskusi Polemik Trijaya secara daring, Sabtu (6/3).
Ia menambahkan, Partai Demokrat menunggu penjelasan Jokowi. Pertanyaan-pertanyaan terkait pembiaran pengambilalihan partai di luar mekanisme AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar di negara sudah disampaikan melalui surat kepada Jokowi beberapa waktu lalu.
"Kita menunggu sebenarnya apa yang dikatakan Pak Jokowi, kita sudah kirim surat kok, tapi sampai sekarang enggak ada jawaban," tutur Andi.
Konflik Partai Demokrat ini menambah daftar panjang partai yang berkonflik di era pemerintahan Presiden Jokowi. Jika melihat lebih jauh ke belakang, sejumlah partai juga berkonflik saat Jokowi menjadi Presiden dan Menteri Hukum dan HAM dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly yang juga politikus PDI Perjuangan.
Pada periode pertama Jokowi menjadi presiden, dua partai besar harus mengalami dualisme kepemimpinan. Yakni, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai apa yang terjadi pada Demokrat sama seperti yang pernah terjadi pada Golkar dan PPP.
Golkar harus menerima pil pahit saat dua kepengurusan hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono dan Munas Bali kubu Aburizal Bakrie bertikai. Hal yang sama juga dialami PPP melalui dua kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dan Surabaya. Kedua partai ini harus mengalami konflik panjang untuk bisa kembali bersatu melalui kepengurusan alternatif.
Selain itu, di periode kedua Jokowi, juga muncul dualisme kepengurusan di partai yang relatif masih baru yang dipimpin Hutama Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Kepemimpinan Tommy dikudeta kubu Muchdi Purwoprandjono.
“Polanya sebenarnya sama, memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah sesuai selera chemestry kekuasaan,” tegas Pangi.
Sementara, Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan soal kesolidan partai saat berpidato di depan kader Partai Bulan Bintang (PBB) pada Kamis (6/2) lalu. Menurut Jokowi, solidnya partai membuat energi tak habis hanya untuk menyelesaikan berbagai masalah internal. “Kesolidan partai itu sangat penting penting, kalau tidak solid ya energi akan habis untuk mengelola masalah-masalah yang ada di internal,” ujar Jokowi di Hotel Aston Kartika, Jakarta Barat, Kamis (6/2).
Tak hanya di dalam internal partai, kesolidan juga diperlukan dalam mengelola bangsa dan negara. Jokowi mengatakan, dalam hidup berbangsa dan bernegara, masyarakat harus mampu menjaga persatuan dan kesolidan serta merawat persaudaraan. Apalagi negara Indonesia sangat luas dan memiliki masyarakat yang sangat beragam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
