REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko setuju ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) DPP Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) abal-abal di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (5/3).
Salah satu pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang baru. "Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" tanya Jhoni yang dijawab serentak setuju oleh peserta KLB, Jumat.
Moeldoko tidak hadir di lokasi, namun mengiyakan ketika ditunjuk sebagai pengganti Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono. "Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," ujar Moeldoko dalam sambutan kemenangan melalui telepon.
Sebelum menerima keputusan peserta KLB yang dihadiri Marzuki Alie tersebut, Moeldoko lebih dulu mengajukan tiga pertanyaan kepada kader berlogo bintang mercy yang memilihnya. Pertama, Moeldoko ingin memastikan KLB Demokrat yang digelar di Sumut sesuai dengan AD/ART partai atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, kader yang hadir serentak menjawab, "sesuai".
"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko. Menjawab pertanyaan itu, kader yang hadir juga serentak menjawab, "serius".
Adapun pertanyaan ketiga yang dilontarkan Moeldoko, ia memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan.
Kenyataan itu berbanding terbalik dengan pengakuan Moeldoko pada 3 Februari 2021. Saat itu, Moeldoko mengaku, marah dengan tudingan yang menyebut dirinya ingin mengambilalih kepemimpinan Demokrat. Dia melontarkan peringatan kepada pihak-pihak yang melayangkan fitnah kepadanya.
"Juga marah (saya), jadi saya ingatkan, hati-hati. Jangan memfitnah orang, hati-hati, saya ingatkan itu," tegas Moeldoko di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).
Menurut Moeldoko, tidak tepat jika pertemuannya dengan kader dan mantan kader Demokrat dilihat sebagai upaya kudeta partai. Apalagi, ia bukan merupakan kader yang dapat dipilih menjadi ketua umum. "Saya ini siapa, saya ini apa (di Demokrat), biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY ada putranya Mas AHY," ujar Moeldoko.
Dia mengakui, ada pertemuan dengan kader dan mantan kader Partai Demokrat di rumahnya. Namun, Moeldoko membantah pertemuan tersebut untuk merencanakan pengambilalihan kepemimpinan alias kudeta partai yang dikepalai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya itu ngopi-ngopi aja, beberapa kali di sini (kediaman Moeldoko), ya di luar biasa. Ya kerjaan saya bicarakan," ujar Moeldoko.
Menurutnya, kepengurusan Demokrat seharusnya tak perlu khawatir dengan pertemuannya dengan sejumlah kader dan mantan kader partainya. Pasalnya, AHY terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Sehingga, perpecahan di internal partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dinilainya tak mungkin terjadi.
"Kenapa mesti takut ya, kenapa mesti menanggapi seperti itu. Wong saya biasa-biasa saja," ujar panglima TNI pada era Presiden SBY tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
