Jumat 05 Mar 2021 16:12 WIB

Penghimpunan Wakaf Uang Rendah karena Minim Sosialisasi

Munculnya BWI sebagai nazir perlu diperkenalkan kepada umat agar tak ada keraguan

Rep: Imas Damayanti/ Red: A.Syalaby Ichsan
Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono
Foto: .
Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menilai, rendahnya kampanye dan literasi Gerakan Wakaf Uang (GWU) menjadi faktor rendahnya penghimpunan pada wakaf produktif tersebut. Meski belum ada data konkret penghimpunan wakaf uang, dia membaca minimnya antusiasme umat.

“Saya belum tahu bagaimana data aktual penghimpunan dari kampanye GWU kemarin. Tapi dugaan saya (penghimpunannya) masih rendah. Ini kalau dilihat dari respons Wapres agar umat tidak ragu tentang wakaf uang, bisa jadi penghimpunannya memang rendah. Jadi literasinya memang perlu digalakkan,” kata Yusuf saat dihubungi Republika, Jumat (5/3).

Yusuf menjabarkan, kepercayaan masyarakat Muslim yang rendah disebabkan adanya sejumlah isu yang berkaitan antara umat dengan pemerintah. Artinya, kata dia, penyandaran ikon GWU sendiri lebih cenderung dimaknai atas pemerintah dibandingkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Inilah yang dinilai membuat sikap skeptis yang tumbuh di kalangan umat.

Untuk itu, ia mengimbau kepada BWI untuk lebih tampil dan menjelaskan bahwa institusi itu adalah nazhir yang ditunjuk dalam GWU. Munculnya BWI sebagai nazir perlu diperkenalkan kepada umat Islam agar keraguan terhadap wakaf uang setidaknya bisa diminimalisasi.

 

“Isu-isu politik-keagamaan yang merambet antara umat dengan pemerintah, menjadi black fire. Makanya harusnya kepercayaan, trust, itu yang harus dikedepankan untuk GWU ini. BWI yang harus tampil,” kata dia.

Dia mencontohkan bagaimana kampanye dan sosialisasi zakat yang sukses dengan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bukan pemerintah. Meskipun Baznas merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah. Maka pihaknya menyarankan agar BWI lebih vokal dalam merespons GWU.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement